Seminar Online YPMA IX: Menolak Dana Dayah Dialihkan

ads

Fokusparlemen.id-Banda Aceh – Masyarakat Aceh minggu ini, kamis (7/5) kembali dikejutkan dengan isue pengalihan  dana dayah oleh Pemerintah Aceh yang mencapai 40% atau sekitar Rp 205 miliar. Anggaran tersebut dialihkan untuk penanganan Covid-19.

Pemerintah Aceh seharusnya memahami kondisi lembaga pendidikan di Aceh yang mulai minim mendapat perhatian dan meminta agar semua dana yang telah dialokasikan untuk dayah dalam APBA 2020 segera dikembalikan ke Dinas Pendidikan Dayah Aceh.

Terkait hal tersebut, Yayasan Pemimpin Muda Aceh (YPMA) dipandu oleh Senator Fachrul Razi MIP Wakil Komite I DPD RI malam ini Kembali mengupas permasalahan tersebut.

Bersama narasumber: Muslim Syamsuddin,ST. MA (Anggota Komisi V DPRA) serta Muhammad Fadli (Ketua BEM FH Unimal)  dalam Seminar Online Webinar Live Zoom, Kamis 7 Mei,  Pukul 22.00 wib.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Aceh (PA), Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, mengecam kebijakan yang diambil Pemerintah Aceh terkait pemotongan anggaran dayah senilai Rp205 miliar.

Ia meminta agar anggaran yang sudah dialihkan untuk penanganan untuk penangan Covid-19 agar segera dikembalikan ke Dinas Pendidikan Dayah.

Mualem juga mengingatkan Pemerintah Aceh supaya ke depan bersikap lebih bijak dalam memotong setiap anggaran untuk penanganan Virus Corona.

Ketua Komisi VI DPRA, Irawan Abdullah, usai rapat di ruang serbaguna DPRA, kepada wartawan Selasa (5/5/2020) mengatakan, rapat yang dilakukan dengan Dinas Pendidikan Dayah yaitu untuk mengetahui lebih detail tentang proses atau wacana pemotongan anggaran dayah untuk penanganan Covid-19 di Aceh.

Dikutip dari media Acehtrend.com, Ketua Komisi VI DPRA, Irawan Abdullah dalam rapat tertutup dengan pihak Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Selasa, 5 Mei 2020.

Dewan menolak pemotongan anggaran pendidikan dayah di-refocussing dan realokasi anggarannya untuk penanganan dampak pandemi Covid-19, sementara dinilai banyak alokasi anggaran di program lain yang lebih memungkinkan, tapi tidak dipotong.

Ketua Komisi VI DPRA, Irawan Abdullah, usai rapat di ruang serbaguna DPRA, kepada wartawan Selasa (5/5/2020) mengatakan, rapat yang dilakukan dengan Dinas Pendidikan Dayah yaitu untuk mengetahui lebih detail tentang proses atau wacana pemotongan anggaran dayah untuk penanganan Covid-19 di Aceh.

“Dari hasil musyawarah, kami menyimpulkan bahwa untuk anggaran di Dinas Pendidikan Dayah dalam penanganan Covid-19, kami minta itu tidak dipotong, jadi dikembalikan lagi ke Dinas Dayah, karena ini menyangkut kehidupan masyarakat banyak, khususnya para santri dayah,” katanya.

Ia menambahkan, ketika nanti masa pandemi corona telah normal kembali, para santri akan kembali ke dayah, kadang-kadang mereka tidak ada tempat belajar lagi, bahkan ada dayah yang bangunan lamanya sudah dirobohkan, karena sudah dijanjikan oleh pemerintah akan mendapatkan bantuan di tahun 2020.

“Kita bersama-sama tadi sepakat supaya anggaran Pendidikan Dayah yang dipotong untuk penanganan Covid-19, sebesar Rp205 miliar ini dikembalikan lagi ke Badan Dayah. Prinsipnya hari ini Dinas Pendidikan Dayah sepakat dengan apa yang diajukan oleh Komisi VI, tapi prosesnya itu memang harus melalui prosedur yang berlaku di dalam proses penganggaran. Artinya ini akan kami sampaikan kepada tim TAPA,” kata Irawan.

Wakil Ketua Komisi VI, Tu Haidar menambahkan, pihaknya sangat berharap agar dana refocussing dari Dinas Pendidikan Dayah, segera di kembalikan agar dapat membantu dayah yang juga terdampak dari pandemi Covid-19 ini.

“Kami berharap, bahkan menegaskan, apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Aceh dengan melakukan pemotongan dana untuk dayah di Aceh, ini harus dikembalikan,” sebut Haidar.

Menurutnya, kalau pemerintah ada kemauan untuk mengembalikan, pasti ada cara, jadi untuk menutupi pemenuhan anggaran covid, masih banyak pos anggaran yang lain dari program yang tidak terlalu mendesak.

“Malahan, pos anggaran lain jauh lebih besar biayanya, kadang ada anggaran dari program yang mubazir, itu bisa diambil dari program-program yang tidak mendesak,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Dayah, Usamah El-Madni mengatakan, dalam rapat tertutup itu sangat banyak persoalan yang dibahas dari berbagai dinamika yang muncul. Selain itu juga sebagai jalinan silaturahmi antarmitra pemerintah.

“Terkait soal pemotongan anggaran, semua berproses, dan perlu saya sampaikan bahwa itu bukan pemotongan, itu refocussing , dan ini juga bukan kehendak siapa pun, tapi ini perintah atas keputusan bersama antara Kementrian Dalam Negeri dengan Kementerian Keuangan, yang mengharuskan refocussing sebanyak 50 persen. Jadi refocussing inilah yang kita bicarakan dari tadi, dan akan kita akan carikan jalan terbaik,” kata Usamah.[mi/red]

ads
ads

You may like

ads
In the news
Load More
ads