Pastikan Data Penerima Bantuan, Anggota DPD RI Kunjungi Dinsos Manokwari

Anggota DPD RI Komite III , Yance Samonsabra,SH
ads

Fokusparlemen.id, Jakarta – Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia perwakilan Papua Barat, Yance Samonsabra, SH meminta Pendamping Desa harus mengawal penyerahan setiap pemberian bantuan di masa Pandemi Covid-19.

Hal ini dikatakan Yance Samonsabra saat melakukan kunjungan ke Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Jumat (15/05/2020).

Dalam kunjungan tersebut, Anggota DPD RI perwakilan Papua Barat ini menanyakan tentang data penduduk yang wajib menerima bantuan covid-19 dari Pemerintah Pusat (Pempus).

Menurutnya, pendamping desa harus mengetahui data penduduk yang layak menerima bantuan, karena penyerahan bantuan dari Kemensos RI tidak akan berjalan tanpa data dan tentunya tidak akan berjalan maksimal.

Maka diharapkan pendaping desa masiing-masing kabupaten dan kota dapat memperhatikan data penduduk penerima bantuan.

“Pemberian bantuan social masih terkesan pilih kasih, sehingga tidak semua masyarakat menerima bantuan. Kemudian pendataan warga penerima bantuan Covid-19 secara terstruktur tidak berjalan,”ujar dia.

Sementara Kordinator Pendamping Dinsos kabupaten Manokwari, Ari A. Karet yang dikonfirmasi membenarkan bahwa, data penerima bantuan tidak sesuai.

Padahal semestinya, penduduk miskin di kabupaten harusnya terdata secara bertahap mulai dari RT dan RW, Kelurahan, Distrik, Kabupaten, Provinsi dan Pusat.

“Faktanya saat ini data penduduk berbeda-beda, sebab lebih banyak data penerima PKH melalui data base Badan Pusat Statistik (BPS), sedangkan data penerima bantuan langsung tunai (BLT) Covid-19 secara langsung belum tertib,”kata Karet.

Menanggapi masukan dan saran dari pendamping, Samonsabra menjelaskan, apa yang sudah disampaikan oleh pendamping akan diteruskan kepada Kementerian Sosial terkait kurangnya pendataan penduduk miskin.

Pendamping juga menyampaikan, sering mendapat intimidasi dan teror dari masyarakat. Untuk itu mereka harap ada perlindungan kepada mereka.

Yance sarankan kepada pendamping untuk menjelaskan kepada masyarakat ketika ada yang sudah menerima dana PHK tidak lagi menerima BLT.

“Artinya bantuan dana tidak menerima dobel, sehingga setiap bantuan bisa merata kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan ditengah wabah Covid-19 ini,”tutupnya. [**/RW/papuaonline]

ads
ads

You may like

ads
In the news
Load More
ads