Napi Asimilasi Semakin Berulah, Berikut Surat Terbuka Senator Filep Wamafma untuk Menkumham

FOKUSPARLEMEN.ID, JAKARTA – Kepolisian telah berkoordinasi dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan RT/RW untuk mengawasi puluhan ribu narapidana umum yang telah dibebaskan terkait corona.

Sebelumnya pelaksana tugas Direktur Jenderal Pemasyarakatan (DirenPAS) Nugroho juga meminta masyarakat tidak perlu cemas dengan pelepasan narapidana umum dan anak. Menurutnya, narapidana yang diberikan asimilasi dan integrasi telah melalui tahap penilaian perilaku. Mereka dinilai sudah berkelakuan baik, mengikuti program pembinaan dan tidak melakukan tindakan pelanggaran disiplin dalam lembaga.

Senator asal Papua Barat Dr. Filep Wamafma,SH.,M.Hum, menuliskan sebuah Surat Terbuka terkait hal tersebut :

Kepada Yth.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Yasonna H. Laoly

Dalam satu bulan terakhir ini, semesta sedang diuji oleh Covid-19, tak terkecuali Indonesia. Hari demi hari jumlah pasien yang dinyatakan positif virus ini semakin bertambah, tak sebanding dengan jumlah yang dinyatakan sembuh.

Tentu kita tetap optimis agar wabah ini segera berlalu. Masa pandemi yang tak menentu ini membuat beberapa kebijakan Pemerintah bernuansa diskresi, termasuk Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tanggal 1 April 2020, beberapa media nasional memberitakan, bahwa Tuan mengusulkan agar Narapidana Narkotika dan Korupsi dibebaskan. Usulan MENKUMHAM ini sangat beralasan, mengingat di tengah upaya Pemerintah mencegah penyebaran Covid-19 melalui physical distancing, masih banyak Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia yang mengalami kelebihan kapasitas. Situasi over-kapasitas itu justru akan mempermudah penyebaran Covid-19. Kami yakin, alasan kemanusiaan-lah yang mendorong Tuan melakukan ini.

Demi mendukung itu, dikeluarkan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Kemenkumham No. 19/PK/01/04/2020. Tujuannya jelas yaitu mengeluarkan sejumlah narapidana atau warga binaan dari Lapas. Kabar media nasional menyebutkan bahwa hingga 1 April 2020, sudah lebih dari 5000 orang warga binaan yang dikeluarkan dari Lapas.

Yang lebih menarik lagi Tuan bahkan berencana akan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor (PP) 99 Tahun 2012, yang merupakan Perubahan Kedua dari PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Perubahan Pertamanya adalah PP Nomor 28 Tahun 2006).

Tuan menyebutkan bahwa narapidana yang akan dikeluarkan dari Lapas adalah narapidana kasus Narkotika yang dihukum 5-10 tahun penjara dan telah menjalani 2/3 masa hukumannya, juga berencana membebaskan narapidana Korupsi (tersebar dalam sebuah video) yang telah berusia 60 dan telah menjalani 2/3 masa tahanannya.

Tak cukup disitu, Narapidana yang melakukan tindak pidana khusus dan yang dinyatakan memiliki penyakit kronis oleh Rumah Sakit (RS) Pemerintah, juga akan dilepaskan. Bahkan narapidana Warga Negara Asing (WNA) pun akan mendapatkan pula durian runtuh ini. Kebaikan Tuan pasti akan dikenang oleh para narapidana yang akan dibebaskan, dan pasti sudah mengkalkulasi berbagai keuntungan dan kerugian di balik kebijakan yang Tuan ambil ini.

Tuan bahkan mungkin tidak terlalu mempedulikan apa kata orang tentang kebijakan Tuan, yang seolah-olah mengambil kesempatan di tengah pandemi Covid-19 ini. Rasa kemanusiaan Tuan mengalahkan semua komentar dan tudingan semacam itu. Meskipun demikian, Tuan Yasonna, ada satu pertanyaan menggelitik mengenai kebijakan Tuan ini, Mengapa hanya segelintir narapidana?

Teringat di Tahun 2013, ada Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, yang menyebutkan bahwa semua tahanan atau narapidana DIPERLAKUKAN SAMA, TIDAK DIBEDAKAN BERDASARKAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN. Maka dari Timur Indonesia, suara keadilan pun berkecamuk. Bagaimana nasib para “tahanan politik” dari Papua? Tidakkah mereka juga berhak mendapatkan perlakuan yang sama?

Jika para narapidana lain bisa dikeluarkan, mengapa tidak dengan puluhan para tahanan politik Papua? Para narapidana lainnya sangat berpotensi menciptakan kekacauan kembali. Sementara sebagian para tahanan politik Papua yang mereka perjuangkan adalah soal hak dasar sebagai warga negara, yakni ingin dipandang sama tanpa tatapan rasis. Mereka tidak mencuri, mereka tidak mengedarkan narkoba, mereka hanyalah anak muda yang bersuara, mewakili tangis sebagian orang Papua yang masih dipandang sebelah mata di sebagian wilayah Indonesia ini.

Tuan Yasonna yang terhormat, Tuan pasti sangat paham hak-hak narapidana atau tahanan. Pasal 14 ayat (1) huruf d UU Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pemasyarakatan, yang juga diturunkan dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) PP 32 Tahun 2009, menyebutkan berbagai hak narapidana, termasuk di dalamnya adalah hak mendapatkan pelayanan kesehatan. Demikian juga KUHAP menyebutkan hak-hak tahanan, di antaranya adalah hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan. Regulasi-regulasi tersebut sangat indah terdengar, namun apakah dapat diterapkan dalam masa pandemi Covid-19 ini?

Sekadar berkabar untuk Tuan, bahwa pada hari Jumat, 3 April 2020, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menggelar sidang 6 (enam) tahanan politik Papua, dengan agenda pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU), yang digelar melalui teleconference. Mereka adalah Arina Elopere als. Wenebita Gwijangge, Anes Tabuni als. Dano Anes Tabuni, Paulus Suryanta Ginting, Charles Kossay, Ambrosius Mulait als. Ambo, dan Isay Wenda. Adakah rasa keadilan dan kemanusiaan Tuan terketuk?

Tuan Yasonna, bila kita sepakat pada Pasal 12 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), maka tentu kita sepaham bahwa pencegahan, perawatan, dan pengendalian epidemi, endemik, penyakit akibat kerja dan penyakit lainnya merupakan bagian dari hak atas kesehatan. Jadi, bagaimana Tuan bisa menjamin kesehatan pada tahanan politik Papua di tengah wabah ini? Sedihnya di pihak lain, Tuan hendak menghamburkan kebebasan bagi para koruptor (meski masih dalam bentuk usulan), yang bila dipikir dengan akal sehat, telah menghancurkan seluruh mimpi bangsa Indonesia untuk maju! Jadi, dapatkah diambil kesimpulan bahwa Tuan berpotensi melakukan tindakan diskriminatif terkait pembebasan para narapidana?

Mungkin Surat Terbuka ini terlalu singkat untuk menunjukkan bahwa kemanusiaan dan keadilan itu bersifat universal untuk semua, tidak memilah-milah. Atau haruskah kita membuka tutup mata Dewi Themis, Sang Dewi Keadilan, agar melihat langsung keadilan di negeri ini?

Akhirnya Tuan Yasonna yang terhormat,

Demi kemanusiaan, demi wajah anak-anak Papua yang rindu kedamaian, demi keadilan di Tanah Papua yang semakin hari semakin menghilang, dan terutama demi air mata yang terus mengalir dari lelahnya perjuangan “bersatu dengan Indonesia” (Baca: kasus penembakan warga sipil akhir-akhir ini), lepaskanlah para tahanan politik Papua, sebagaimana orang-orang lain yang ditahan, yang akan bahagia karena berjumpa kembali dengan keluarga dan saudara-saudara mereka.

Salam satu kemanusiaan dan keadilan.

(*/mi/Jagapapua.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous post Forum Bersama Mahasiswa Dan Pemuda Singkil Bagikan Masker Untuk Masyarakat
Next post Anggota DPD RI Perwakilan Jambi Sebut PSBB di Jambi Langkah Terakhir