Ketua DPD RI Tekankan Pentingnya Kesamaan Pendapat antara Gubernur dan Walikota/Bupati dalam Penerapan Kebijakan Penanganan Covid-19

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattaliti. (foto :istimewa)

Fokusparlemen.id, Surabaya – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menekankan pentingnya kesamaan pendapat antara Gubernur dan Walikota/Bupati sebelum membuat dan menerapkan kebijakan di daerahnya. Hal ini penting untuk menghindari masalah yang timbul di lapangan dari kebijakan yang diberlakukan.

“Dalam pengambilan kebijakan, tentu perbedaan pandangan pasti saja terjadi. Hanya mungkin terlihat seolah-olah ada persaingan antara Gubernur dengan Walikota,” ucap LaNyalla dalam keterangan tertulisnya, Kamis (7/5/2020).

Penegasan disampaikan senator asa Jawa Timur itu menyikapi dugaan perseteruan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dengan Walikota Surabaya Tri Rismaharini.

Senator asal Jawa Timur itu menilai, perbedaan pendapat antara Khofifah dan Risma adalah hal yang biasa terjadi antar pemimpin atau pejabat. Mesmi tak menampik adanya persaingan antar kedua pemimpin wanita di Jawa Timur itu, baginya kedua pemimpin di Jawa Timur itu memiliki niat sama untuk berbuat kebaikan dalam penanganan pandemi COVID-19 di wilayah yang dipimpinnya.

“Saya pikir itu biasa beda pendapat yang penting bagi saya beliau-beliau punya niat yang sama untuk kebaikan,” sebutnya. .

LaNyalla meminta masyarakat lebih jernih dalam menyikapi persoalan kewenangan antar pemimpin di daerah. Sehingga tidak memperkeruh suasana dan tidak menenggap kejadian itu sebagai persaingan.

Untuk diketahui, aroma persaingan dan aksi saling sindir antara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Walikota Surabaya Tri Rismaharini sempat terendus masyarakat.

Sepekan terakhir di media sosial Twitter ramai membahas rivalitas kedua pemimpin perempuan ini terkhusus dalam penanganan wabah virus corona (COVID-19) di daerah yang dipimpin keduanya itu.

Dari sekian perseteruan itu, diketahui terdapat salah kasus yang amat menonjol seolah adanya persaingan popularitas diantara keduanya.

Hal itu terlihat ketika Risma menempatkan petugas sterilisasi di 19 titik pintu masuk Surabaya.

Khofifah diduga menyindir Risma dengan menyebut Pemkot Surabaya menerapkan PSBB tanpa koordinasi dengan Pemprov Jatim. Khofifah merasa ‘dilangkahi’ Risma. Bahkan Khofifah menganggap hal itu bukan urusan sederhana.

Mendengar sindiran Khofifah, Tri Rismaharini kemudian menarik petugas sterilisasi di 19 pintu masuk Surabaya. Alhasil terjadilah peluang impor wabah dari daerah lain maupun dari luar negeri ke Surabaya.

Lucunya, setelah Risma menarik petugas sterilisasi tersebut Pemprov Jatim bekerjasama dengan Polda Jatim justru meniru apa yang sudah dilakukan Pemkot Surabaya yang sebelumnya disindir oleh Gubernur Khofifah itu.

Belakangan, diketahui Khofifah tak ingin adanya polemik berkepanjangan, Gubernur Jatim itupun mengutip salah satu pesan bijak dari Imam Al-Ghazali yang menyebut, tugas pemimpin adalah melindungi nyawa dan jiwa rakyat.

Khofifah menegaskan, dirinya bersama semua perangkat yang ada di Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jatim bekerja untuk menyelamatkan jiwa rakyat Jatim.

“Jadi saya mohon untuk tidak berpolemik,” katanya di Gedung Negara Grahadi, Sabtu (2/5/2020) lalu. (har/mi/red]

balipuspanews

You may like

In the news
Load More