[Covid-19] : Kampus Dengan Polemik Kebijakan Baru

FOKUSPARLEMEN.ID – Saat ini dunia sedang dilanda wabah penyakit yang dikenal dengan COVID-19 (Corona Virus Disease Tahun 2019). Kabar terbaru mengenai virus corona di dunia pada tanggal 31 Maret 2020 terdapat 781.465 kasus, 164.726 sembuh, dan 37.578 meninggal (sumber : kompas.com). Indonesia merupakan salah satu negara yang terinfeksi COVID-19, dimana informasi terbaru tanggal 30 Maret 2020 terdapat 1.414 kasus, 122 meninggal dan 75 sembuh (sumber : CNNIndonesia). Melihat angka kasus akibat COVID-19 yang semakin meningkat pemerintah pusat pun mengeluarkan berbagai Surat Edaran untuk melakukan pencegahan penyebaran Virus Corona. Surat edaran tersebut juga merupakan salah satu kebijakan pemerintah pusat dalam menangani permasalahan yang terjadi akibat COVID-19.

Kebijakan-kebijakan baru dikeluarkan karena melihat banyaknya aspek yang terkena dampak akibat COVID-19. Mulai dari aspek yang paling utama yaitu aspek kesehatan, ekonomi, politik, dan juga pendidikan serta aspek kehidupan lainnya. COVID-19 ternyata juga memberikan dampak yang cukup besar terhadap pendidikan dikampus.

Dengan dikeluarkannya surat edaran dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) Pada Satuan Pendidikan, maka hampir seluruh kampus baik itu negeri maupun swasta mengambil keputusan agar perkuliahan dilakukan melalui online system. Salah satu Rektor kampus negeri yang berada di Kota Tanjungpinang provinsi Kepulauan Riau yaitu Universitas Maritim Raja Ali Haji juga mengeluarkan surat edaran Nomor. 1508/UN53.0/TU/2020 tentang KDR (Kerja Dari Rumah dan Kuliah Dari Rumah) atau dikenal dengan sistem online pada tanggal 18 Maret 2020 untuk menindaklanjuti surat edaran dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Sebelumnya Universitas Maritim Raja Ali Haji dinilai lambat dalam mengambil keputusan untuk melakukan kuliah secara online. Namun adanya aksi pemasangan spanduk pada tanggal 18 Maret 2020 dengan redaksi kurang lebih seperti ini “UMRAH kebal COVID-19” yang disertai hastag (#hatihatimahasiswa), maka pada hari itu juga surat edaran pun dikeluarkan. Hal ini juga merupakan permintaan dari mahasiswa yang didasarkan oleh rasa khawatir akbiat wabah COVID-19 yang semakin hari semakin meresahkan. Kemudian seminggu setelah dilaksanakannya kuliah online, ternyata hal ini menuai berbagai macam polemik baru bagi mahasiswa. Mulai dari tugas yang terkesan tergesa-gesa dalam pengumpulannya, sistem penilaian yang membuat mahasiswa bertaanya-tanya, dan kesulitan mengikuti kuliah online karena permasalahan jaringan dan belum lagi tidak semua mahasiswa mampu membeli kuota internet dengan jumlah yang besar. Melihat situasi Indonesia maupun Kepulauan Riau tepatnya Kota Tanjungpinang yang masi belum aman Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji pun mengeluarkan surat edaran terbaru Nomor 1667/UN53.0/TU/2020 tentang Perpanjangan Kerja dan Kuliah Dari Rumah (KDR) pada tanggal 31 Maret 2020 Untuk melanjutkan surat edaran Nomor. 1508/UN53.0/TU/2020 tentang KDR (Kerja Dari Rumah dan Kuliah Dari Rumah) tertanggal 18 Maret 2020.

Belum terjawab solusi permasalahannya, namun sudah muncul surat edaran dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan Nomor. 262/E.E2/KM/2020 tertanggal 23 Maret 2020 untuk Pimpinan Perguruan Tinggi tentang Pembelajaran Selama Masa Darurat Pendemi COVID-19. Dalam hal ini dipahami bahwa masing-masing kampus membuat sistem perkuliahan dengan pembobotan penyetaraan SKS yang ditetapkan oleh Pimpinan perguruan Tinggi. Kebijakaan tersebut kembali menuai polemik bagi mahasiswa yang belum melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Magang. Tidak hanya itu mahasiswa akhir pun dilema untuk melakukan penelitian agar mendapatkan data dalam penyusunan skripsi.

Seharusnya hal ini ditanggapi pihak kampus secara serius agar segera membuat sistem perkuliahan yang sesuai dengan edaran Nomor. 262/E.E2/KM/2020 tertanggal 23 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sembari melihat sutuasi saat ini. Agar mahasiswa akhir pun tidak terkendala dalam penyususnan skripsi. Meskipun harapan terbesarnya situasi kembali membaik seperti sedia kala, namun diharapakan kampus dapat mengambil keputusan yang tidak setengah-setengah dalam memberikan surat edaran selanjutnya dan disertai dengan informasi penilaian yang jelas untuk penyetaraan sistem perkuliahan ataupun perkuliahan online.

Selain itu, harapannya agar perkuliahan online tetap berjalan dengan lancar antara mahasiswa dan pihak kampus hendaknya saling bersinergi di masa perkuliahan online dilaksanakan. Bagi mahasiswa yang sedang dalam masa perkuliahan online ada baiknya tidak pulang ke kampung halaman jika memang diketahui kemudian hari akan sulit mendapatkan jangkauan internet yang baik. Tetap dirumah, jaga kesehatan, dan jangan lupa berdoa agar semuanya segera usai dan baik baik saja seperti semula. (*)

Penulis :

Dewi Nurwati
Mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous post Ketua DPD RI Minta Pelindo III Sikapi Warning Tiga Organisasi Dunia Secara Simultan
Next post DPD RI Sarankan Pemerintah Beri Kewenangan Pemda Perangi Covid-19