Anggota DPD RI, Wa Ode Rabia : Membangun Daerah Melalui BUMDes

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3072515326096444&id=100000140201574

 

FOKUSPARLEMEN.ID, Kendari – Anggota DPD RI Dapil Sulawesi Tenggara, Wa Ode Rabia Al Adawia Ridwan, mengatakan Bahwa BUMDes sangat penting untuk dikuatkan. Karena Melalui BUMDes dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatnya perekonomian di daerah.

“Membangun Indonesia dari Desa dapat dimulai dengan menguatkan BUMDes. Pengelolaan BUMDes yang tepat akan memberi banyak keuntungan. Keuntungan yang akan didapatkan adalah meningkatnya pendapatan desa atau daerah itu sendiri.” Ucap Rabia melalui rilisnya (13/2/2020) setelah FGD PPUU yang dilaksanakan di Kendari.

Lebih jauh Pimpinan BKSP DPD RI mengatakan, pendapatan desa dari hasil usaha BUMDES sangat penting, karena dengan pendapatan tersebut desa akan memiliki kemudahan dana dalam melakukan pembangunan.

“Jadi tidak usah bergantung dari pendanaan pemerintah di atasnya atau pemerintah daerah dan pusat. Sehingga desa dapat mandiri dalam pendanaan”, Ucap Rabia.

Selain itu Srikandi Muda Sultra ini mengatakan, BUMDES juga memberikan keuntungan bagi masyarakat desa pada umumnya yaitu terbantunya masyarakat desa untuk berinovasi, menciptakan produk, mengangkat potensi desa, menciptakan lapangan kerja, dan menjadi lebih produktif, hal ini tentu saja akan berpengaruh terhadap meningkatnya perekonomian masyarakat.

“Paling utama terbukanya lapangan pekerjaan dan peluang usaha sehingga akan mengurangi angka pengangguran. Kemudian masyarakat dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga atau bahkan memiliki tabungan lebih untuk masa mendatang”, Ucap Ploitisi Muda Sultra ini.

Anggota Komite II DPD RI ini menambahkan bahwa aset desa perlu dimanfaatkan demi kepentingan bersama. Salah satunya adalah memanfaatkannya sebagai badan usaha yang dianggap bisa mengalami perkembangan.

“Banyak potensi Sumber Daya yang dimiliki di setiap daerah, hanya saja belum optimal pengelolaannya. Jadi salah satu cara bisa melalui BUMDes namun, harus dibarengi dengan pengelolaan yang tepat dan support dari pemerintah setempat”, ucapnya.

Rabia juga mengatakan, BUMDes harus menjadi Pilar pembangunan Ekonomi Indonesia. Maka DPD RI melalui PPUU DPD RI ingin menguatkan BUMDes dengan membuat UU tata kelola BUMDes.

“Dimana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak memberikan pengaturan yang komprehensif mengenai BUMDes. Kemudian, Peraturan Menteri Desa belum mampu menyelesaikan persoalan BUMDes yang begitu Kompleks saat ini”, Ucap Rabia.

Rabia juga mengatakan bahwa Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI telah menyelesaikan satu tahapan penyerapan inventarisasi masalah untuk pengayaan materi pengaturan naskah akademik RUU BUMDes.

“Kegiatan FGD dalam rangka DIM merupakan tahap awal untuk pembentukan RUU BUMDes. Semoga melalui FGD ini dapat memberikan kontribusinya dengan masukan untuk pengayaan materi RUU BUMDes yang akan kami susun,” tutup rabia.

Untuk diketahui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) rancangan Undang-undang tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dihadiri oleh Anggota PPUU DPD RI dr. Asyera Respati A. Wundalero, Dr. Shri I.G.N Arya Wedakarna MWS, S.E (M.TRU)., M.Si. , Asni Hafid, Lukky Semen, S.E. , Wa Ode Rabia Al Adawia Ridwan, S.E., M.B.A , Yance Samonsabra, S.H., Pemprov Sultra, Rektor UHO, Para Akademisi UHO , Mahasiswa, Praktisi BUMDes dan Perwakilan Masyarakat Desa. Kegiatan ini berlangsung sejak tanggal 6,7,8 Februari 2020 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara. [IMN/MI/rls]

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3072515326096444&id=100000140201574

Leave a Comment

Your email address will not be published.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3072515326096444&id=100000140201574

You may like

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3072515326096444&id=100000140201574
In the news
Load More
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3072515326096444&id=100000140201574