BRI-PLN Dukung Bappenas Analisis Denyut Perekonomian

BRI-PLN Dukung Bappenas Analisis Denyut Perekonomian

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. FOTO: Bappenas

Jakarta, FP – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) atau BRI dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) berkolaborasi terkait pemanfaatan data dalam mendukung kebijakan perencanaan Kementerian PPN/Bappenas. Langkah itu ditandai dengan dilakukannya Nota Kesepahaman Bersama (NKB) antara Bappenas, BRI, dan PLN.

Penandatanganan NKB dilakukan oleh Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Himawan Hariyoga bersama Direktur Utama BRI Sunarso dan Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini, serta disaksikan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.

Sesmen Himawan mengatakan kerja sama ini bertujuan untuk mendukung Kementerian PPN/Bappenas dalam menganalisis denyut perekonomian nasional dan daerah. Kemudian merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan Indonesia, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan Satu Data Indonesia.

“Kerja sama dengan BRI dan PLN ini merupakan kerja sama pemanfaatan data yang pertama dengan pihak non-kementerian/lembaga pemerintah, terutama dalam kerangka Satu Data Indonesia,” ujar Himawan, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 26 September 2020.
 
Direktur Utama BRI Sunarso menambahkan salah satu tujuan kerja sama adalah mewujudkan pembangunan inklusif. Kerja sama dengan BRI meliputi penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi, penguatan pertumbuhan dan daya saing ekonomi, dan penguatan pembangunan ekonomi inklusif.
 
“Serta kerja sama lainnya sepanjang sesuai dengan kapasitas, kewenangan, tugas, dan fungsi masing-masing pihak,” ujar Sunarso.
 
Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini menjelaskan enam hal yang menjadi ruang lingkup kerja sama antara Kementerian PPN/Bappenas dengan PLN. Pertama, konsumsi dan produksi listrik di Indonesia. Kedua, penyediaan energi konvensional dan Energi Baru Terbarukan (EBT). Ketiga, penguatan dan perluasan pelayanan pasokan energi dan tenaga listrik.
 
“Keempat, pemanfaatan energi listrik oleh masyarakat dan dunia usaha. Kelima, peningkatan efisiensi pemanfaatan energi dan tenaga listrik. Keenam, pengembangan kebijakan pendanaan dan pembiayaan proyek infrastruktur kelistrikan,” kata Zulkifli.
 
Menteri Suharso menambahkan Kementerian PPN/Bappenas perlu secara strategis memainkan perannya sebagai think-tank negara sehingga dapat menghasilkan kebijakan perencanaan yang holistik, terintegratif, dan spasial, serta menjadi referensi bagi semua pihak pelaku pembangunan.
 
“Kita perlu melakukan diagnosis terhadap kondisi perekonomian dan sosial Indonesia secara cepat dan tepat. Di sini peran penting dari data-data yang lebih lengkap dan bervariasi untuk mendukung perumusan kebijakan yang berbasis pada fakta atau evidence-based policy,” pungkas Suharso. (**)

Sumber : Medcom.id
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *