Pemprov Papua Barat akan kawal usulan RUU Otsus walau tanpa MRPB

Pemprov Papua Barat akan kawal usulan RUU Otsus walau tanpa MRPB

Manokwari, Fokusparlemen.id – Pemerintah provinsi Papua Barat, dengan tegas akan memberikan sumbangan pokok pikirannya pada agenda revisi UU Otsus Papua yang akan digelar dalam waktu dekat.

Asisten I Pemprov Papua Barat, Musa Kamudi, mengatakan revisi draft akhir Otsus versi Pemprov Papua Barat yang akan diserahkan ke pemerintah Pusat setelah melalui uji publik di wilayah Papua Barat.

“Kita tahu bahwa draft versi pemerintah pusat sudah diserahkan ke DPR RI, tapi isinya masih datar. Makanya lewat rapat virtual hari ini tim Papua Barat satukan pokok-pokok pikiran lewat hasil uji publik bersama beberapa kepala daerah dan sejumlah tokoh masyarakat. Semoga pokok pikiran kita bisa diakomodir dalam Draft Revisi Otsus itu,” kata Kamudi di Manokwari, Kamis, (17/9/2020).

Alasan pengusulan pokok pikiran Pemprov Papua Barat dalam revisi UU Otsus Papua, sebut Kamudi, karena yang mengetahui permasalahan di daerah adalah para kepala daerah.

“Oleh sebab itu, ini bagian dari upaya Pemprov Papua  Barat, untuk menjemput bola. Kami akan laporkan kepada Mendagri dan juga bertemu kaukus Papua dari unsur [DPD dan DPR RI] untuk bantu suarakan saat pembahasan, agar ada pemahaman yang sama antara pusat dan daerah dalam revisi UU Otsus,” katanya.

Dia menambahkan, pokok-pokok pikiran Pemprov Papua Barat dalam revisi terbatas, pun telah dikaji oleh lembaga KOMPAK. Hasilnya sudah diserahkan kepada DPR Papua Barat dan MRP Papua Barat untuk turut memberikan menyampaikan pokok pikiran.

“DPR dan MRP Papua Barat pun sudah diberikan draft revisi ini. Tapi hanya DPR mengembalikan, sementara kami masih menunggu dari MRP Papua Barat,” katanya.

Meski belum ada jawaban dari MRP Papua Barat dalam pemberian pokok pikiran revisi UU Otsus usulan Papua Barat, tapi Pemprov Papua Barat tetap melangkah karena mengingat waktu terus berjalan.

“Agar jangan sampai terlambat sehingga kita harus mengambil langkah dengan menjemput bola untuk membawa pokok pikiran Pemprov ke Pusat bertemu Mendagri dan Kaukus Papua,” katanya.

Sementara, Ketua MRP Papua Barat, Maxsi Nelson Ahoren, mengatakan keputusan MRP dan MRPB sudah final, saat bertemu Mendagri di Jakarta beberapa waktu lalu.

“Jadi keputusan kami tetap, yaitu kembalikan draft revisi UU Otsus ke tangan Rakyat Papua dan segera lakukan Rapat Dengar Pendapat (RPD) sebagaimana amanat Pasal 77 UU 21 Tahun 2001,” ungkap Ahoren kepada Jubi belum lama ini. (*)

Sumber : Jubi.co.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *