Anggota DPR: Perkuat perlindungan sipil-TNI/Polri di Papua

Anggota DPR: Perkuat perlindungan sipil-TNI/Polri di Papua

Panglima TNI Marsekal TNI Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto, S.I.P. dan Kapolri Jenderal Pol Drs. Idham Azis, M.Si., menghadiri acara Bakti Sosial dan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) dalam rangka menjelang Hari Natal dan Tahun Baru, bertempat di halaman kantor

FP – Pemerintah Disarankan Lakukan Pendekatan Holistik di Papua. Sepanjang tahun 2020 telah terjadi 46 kali serangan kelompok kriminal bersenjata

Konflik di Provinsi Papua dalam beberapa hari terakhir kembali memanas. Dalam empat hari, telah gugur satu Prajurit TNI atas nama Serka Sahlan dan tiga tukang ojek akibat serangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua

Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta menyatakan rasa prihatin dan duka cita atas kejadian ini. Menurutnya peristiwa penyerangan beruntun yang dilakukan oleh KKB kepada anggota TNI/Polri dan masyarakat sipil ini perlu ditangani secara serius agar tidak ada lagi korban jiwa yang berjatuhan.

“Saya berharap pemerintah bisa memberikan perhatian ekstra untuk melindungi masyarakat sipil dan anggota TNI/Polri yang bertugas di Papua. Pemerintah juga perlu tegas menyebut KKB ini sebagai kelompok separatis, sehingga bisa direspons secara cepat dan tepat aparat,” ujar Sukamta dalam keterangan persnya, Jumat (18/9).

Menurut catatan Polda Papua, sepanjang tahun 2020 ini telah terjadi 46 kali serangan KKB. Per Kamis (17/9) ada kurang lebih 11 korban meninggal dan 25 korban terluka akibat serangan KKB kepada aparat maupun masyarakat sipil.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini juga meminta penanganan masalah di Papua harus dilakukan dengan pendekatan yang holistik dan menyentuh akar masalah. Pasalnya, menurut Sukamta sejauh ini pemerintah belum bisa menyentuh akar masalah yang ada di Papua.

Hal ini terbukti dari pendekatan ekonomi dengan membangun infrastruktur secara besar-besaran di Papua belum bisa redakan potensi konflik horizontal dan serangan KKB. Terlebih ada indikasi KKB ini bergerak disokong pihak-pihak di luar negeri. 

“Artinya masih ada akar persoalan yang belum tersentuh oleh program-program pemerintah selama ini, maka diperlukan pendekatan holistik. Karena saya yakin mayoritas masyarakat Papua tetap berjiwa NKRI,” imbuh Sukamta.

Ia juga meminta pemerintah untuk terus memperkuat jalur diplomasi baik tingkat regional maupun internasional. Langkah diplomasi perlu terus dilakukan guna menjamin dan memastikan tuntutan KKB untuk memisahkan diri dari NKRI tidak mendapat dukungan internasional.

Lebih lanjut, Sukamta juga mengusulkan agar dibentuk gugus tugas khusus untuk Papua yang melibatkan unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi serta tokoh-tokoh adat dan agama di Papua. Nantinya, gugus tugas ini bergerak dengan pendekatan sosial, politik, budaya, ekonomi dan juga keamanan secara berkelanjutan.

“Yang sering jadi tuntutan soal ketimpangan dan ketidakadilan yang berbalut etnis, lalu bagaimana bisa otonomi khusus belum hadirkan kesejahteraan yang merata? Di sini perlu ada evaluasi secara menyeluruh dengan memperhatikan aspirasi masyarakat Papua,” tuturnya. 

(Gisesya Ranggawari)

Sumber : Validnews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *