TRANSFORMASI PARTAI POLITIK LOKAL ACEH

Ket gambar : SABELA GAYO, S.H.,M.H.,Ph.D.,CPL.,CPCLE/Istimewa (Lintas gayo)

“Kita hanya memiliki satu harapan lagi yang masih tersisa untuk menyejahterakan rakyat Aceh yaitu Partai Politik Lokal”

OPINI – MoU Helsinki sebagai sebuah solusi akhir bagi penyelesaian konflik Aceh merupakan pintu masuk bagi perubahan mendasar dalam sistem bermasyarakat dan berpolitik di Aceh. Termasuk di dalamnya dengan diberikannya peluang bagi Aceh untuk mendirikan Partai Politik Lokal. Ketentuan mengenai peluang didirikannya Partai Politik Lokal di Aceh diatur dalam Pasal 75 s/d 95 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh yang menyempurnakan keberadaan dan kehadiran Partai Politik Lokal di Aceh. Sehingga dengan terbitnya Peraturan Pemerintah tersebut maka Aceh adalah satu-satunya wilayah administratif provinsi di Indonesia yang warganya dapat membentuk Partai Politik Lokal.

Yang menjadi persoalan kemudian adalah, Partai Politik Lokal Aceh hanya berhak ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota DPRA dan DPRK (vide Pasal 80 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006). Hal ini yang kemudian membatasa ruang gerak dan perjuangan Partai Politik Lokal Aceh dalam rangka berperan aktif dan turut serta dalam memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui lembaga legislatif. Padahal dalam kenyataannya, perencanaan pembangunan tidak hanya dilakukan pada tingkat kabupaten/kota/provinsi saja tetapi yang juga paling berperan penting dalam perencanaan pembangunan adalah perencanaan pembangunan di tingkat nasional antara Kementerian/Lembaga terkait dengan para wakil rakyat dari daerah pemilihan Aceh yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) terkait dengan berbagai program pembangunan nasional sumber dana APBN yang akan dilaksanakan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga di Aceh.

Perjuangan Partai Politik Lokal Aceh dalam menyejahterakan dan memakmurkan rakyat Aceh menjadi terputus dan terhenti sampai tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) saja padahal produk paling strategis dari MoU Helsinki adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang harus terus dikawal, diadvokasi dan diperjuangkan di parlemen pusat (DPR-RI) agar tidak direduksi makna dan substansi Pasal-Pasalnya oleh Kementerian/Lembaga yang ada di Jakarta. Apabila Partai Politik Lokal Aceh dapat mengirimkan Wakil Rakyat ke tingkat DPR-RI maka mungkin tidak akan terjadi 2 (dua) Pasal di Undang-Undang Pemerintah Aceh yaitu Pasal 57 dan Pasal 60 dihapuskan secara sepihak oleh DPR-RI tanpa melalui konsultasi dengan rakyat Aceh. Bahkan sudah idealnya, Aceh seharusnya memiliki jatah kursi DPR-RI yang berbeda dengan jatah kursi yang diperoleh oleh provinsi lain, misalnya Aceh memiliki alokasi jatah kursi sebanyak 46 (empat puluh) enam kursi di DPR-RI yang mewakili 23 (dua puluh) tiga kabupaten/kota di Aceh dimana masing-masing kabupaten/kota secara adil memperoleh jatah 2 (dua) kursi DPR-RI.

Sesuai dengan semangat perdamaian Aceh dan sejalan dengan MoU Helsinki maka jumlah, komposisi, keberadaan dan status para wakil rakyat Aceh di DPR-RI harus memperoleh tempat tersendiri dan istimewa dalam rangka mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan bagi rakyat Aceh.

Sudah selayaknya apabila para wakil rakyat Aceh di DPR-RI memiliki satu Komisi Khusus yaitu Komisi Aceh yang menjadi corong aspirasi rakyat dengan semua Kementerian/Lembaga di tingkat pusat dalam rangka mendorong percepatan pembangunan Aceh sekaligus mengimplementasikan semangat perdamaain Aceh melalui Pasal-Pasal yang ada di dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Semoga terwujud perdamaian dan kesejahteraan abadi di Aceh sesuai dengan semangat MoU Helsinki. (*)

Pendiri/Ketua Dewan Pembina Ikatan Pemuda Gayo (IPEGA)
SABELA GAYO, S.H.,M.H.,Ph.D.,CPL.,CPCLE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *