Terkait Aksi Kudeta Oknum Ormas di Kaltara, FPI tidak Terpancing dengan Pola Radikal

Ket Gambar : Terkait Aksi Kudeta Oknum Ormas di Kaltara, FPI tidak Terpancing dengan Pola Radikal [Istimewa]

FOKUSPARLEMEN, Tarakan – Front Pembela Islam (FPI), kembali dihadang segerombolan orang di Bandar Udara Internasional Juwata, Tarakan, Kalimantan Utara, Sabtu (14/7/2018).

Gerombolan massa yang sebagian memakai ikat pita merah dan penutup muka itu membawa spanduk bertuliskan “Tolak Pembentukan FPI di Kaltara” ada juga yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Kalimantan Utara, dengan spanduk bertuliskan “Menolak Ormas Intoleran Bubarkan FPI” dan masih ada beberapa spanduk lain sebagai bentuk penolakan FPI.

Sehubungan dengan peristiwa adanya demo disertai persekusi terhadap rombongan KH. Ja’far Shidiq , pengurus DPP. FPI yang baru mendarat di objek vital negara Bandara Tarakan, pada Sabtu 14 Juli 2018, di Kalimantan Utara, oleh sekompok gerombolan radikal

Presiden Jokowi hendaknya segera pecat Menteri Kementrian Perhubungan Budi Karya Sumadi / BKS dalam hitungan jam setelah peristiwa persekusi, Tutur Kadiv Hukum PA 212 H. Damai Hari Lubis melalui sambungan telp. media FP. Minggu (15/07).

Dilanjutkan Damai dikatakan, ” Maka selanjutnya yang berwenang Polri juga harus cepat bertindak, tidak cukup hanya memulangkan pengurus DPP. FPI yang sedang melaksanakan tugas agenda da’wah, oleh karena selain ormas FPI sah legitimasinya oleh karena berpayung hukum, organisasi ini adalah Ormas Muslim terbesar di RI. yang telah nyata berkiprah selain diberbagai belahan domestik negeri ini, juga dikancah internasional, dalam giat sosial dan kemanusiaan “, Ujarnya.

Sehingga konsekuensi logis dari aparatur negara selaku petugas keamanan dalam negeri, dalam hal ini, Polri selaku pengayom dan penjaga keamanan masyarakat serta pelindung semua subjek hukum lintas Sara, adalah tugas pokok lainnya, yakni sebagai instrumen negara pelaku penegakan hukum, maka Polri wajib melindungi segala aktifitas FPI secara hukum positif di Indonesia.

Selaku Kadiv Humas PA 212, “saya sebagai aktifis muslim mengucapkan salut dan apresiasi kepada pengurus dan anggota FPI Kalimantan Utara, yang tidak meladeni tindakan ” persekusi dengan persekusi, kriminal dibalas dengan kriminal” Tutur Damai.

Dilanjutkan Damai, ” luar biasa, nyata ormas FPI sangat dewasa dan ikut loyalitas aktif untuk menjaga ketertiban hukum, demi penegakan hukum serta keutuhan NKRI dari hasutan ormas massa yang over acting dan terbukti berlaku biadab, yang ditengarai dilakukan oleh ormas masyarakat yang tidak legitimed , liar dan anti NKRI, anti perdamaian, berstatus tidak jelas di Kalimantan Utara.

Selaku sesama penegak hukum menurut UU. Advokat , kami mengharapkan semestinya yang berwenang polri, harus sigap mengantisipasi perilaku persekusi berpola biadab ini , dan segera saat itu juga dan atau segera setelahnya ( karena tertangkap tangan ) , untuk action melakukan tangkap dan tahan gerombolan orang – orang liar yang wajahnya diyakini nampak di kamera bandara milik pemerintah negara RI Tutupnya.

Selain itu secara birokrasi menteri perhubungan BKS, segera secepatnya mengundurkan diri karena tidak layak memimpin, selain alasan tidak berkemampuan dan tidak memiliki leader ship, secara hukum BKS faham dalil’ presumptio eurus de iure’ semua masyarakat tahu bahwa bandara Tarakan yang Nota bene adalah teritorial steril untuk giat unjuk rasa, koq dibawah pimpinannya malah berulang terjadi persekusi.

Apabila Sang Menteri berat atau muka badak untuk pertahankan jabatan politis yang diembannya, hendaknya Presiden Jokowi segera mecopot jabatan serta melantik menteri yang baru, lalu sesegera mungkin menteri yang baru tersebut memecat Direktur utama PT Angkasa Pura Sdr. Faik Fahmi serta seluruh jajaran Dan menggantikannya dengan orang orang yang lebih kredibel dibidangnya

secara delik formal, apa yang sudah mereka perbuat ( gerombolan radikalis lakukan ), adalah dolus ( dengan sengaja dan berencana ) sangat terbukti , selain menguntit agenda giat sosial keagamaan FPI terdapat faktor mens rea, serta kejahatan tersebut dilakukan bersama sama atau delneming serta dilakukan dengan unsur paksakan kehendak , dengan locus di areal negara yang terlarang dan delik terjadi dimuka umum. Juga amat penting perlu ditelusuri siapa pimpinan dari para pelaku delik formal secara delneming tersebut, atau tidak hanya pelaku, tapi intelektual dader atau bos dari para intoleran radikal lapangan yang melakukan persekusi terhadap rombongan da’wah FPI. Di Kaltara, karena melihat transparannya delik dilakukan juga ditempat ekslusif , sengaja / dolus serta transparan ( berani dan brutal ) areal vital milik negara yang terlarang untuk berunjuk rasa menurut undang – undang, bisa jadi oknum pimpinan persekutor pelanggar hukum tersebut punya strata jabatan yang cukup ekselen di suatu instansi negara / pemerintahan, atau heid breid van de dader

Maka Polri kami himbau perlu ekstra kerja keras, selain hati – hati dan seksama dalam lakukan langkah sidik untuk tuntaskan tindak kejahatan brutal serta terencana ini

25 Juli 2018

Damai Hari Lubis

Ketua Korlabi

*Wallahu ‘alam*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *