PA 212 : KPK Sedang Mempertontonkan Sandiwara Hukum

FOKUS PARLEMEN, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya buka suara soal laporan kolaborasi 9 media di Indonesia Leaks yang terbit pada Senin (8/10). Dalam laporan yang berjudul “Skandal Perusakan Buku Merah”, para jurnalisnya membuat laporan investigasi lanjutan mengenai upaya perusakan barang bukti yang dilakukan oleh dua mantan penyidik lembaga anti rasuah yang berasal dari institusi kepolisian.

Dua penyidik yang diketahui bernama Roland Ronaldy dan Harun tertangkap kamera pengawas di lantai 9 gedung KPK menyobek catatan keuangan yang terdapat di buku merah tersebut. Mereka juga menghapus beberapa tulisan dengan menggunakan tipe ex. Total, ada 9 lembar buku bank yang mencatat transaksi keuangan aliran dana dari pengusaha Basuki Hariman ke beberapa pejabat, termasuk Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian.

Kasus diatas kembali menyeruak setelah Amien Rais memberikan empat pernyataan sebelum diperiksa sebagai saksi atas kasus Ratna Sarumpaet di Polda Metro Jaya, Rabu (10/10/2018).

Amien yang merupakan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) datang ditemani sang anak.

Sebelum diperiksa, Amien pun memberikan empat pernyataan pada awak media.

Adapun Presiden Joko Widodo turut angkat bicara soal pemberitaan beberapa media nasional yang tergabung dalam Indonesialeaks, terkait dugaan korupsi yang menyeret Kapolri Tito Karnavian.

“Itu wilayahnya KPK, itu wilayahnya hukum, saya enggak mau ikut campur, intervensi hal-hal yang berkaitan dengan hukum,” ujar Jokowi di Pondo Gede, Jakarta, Rabu (10/10/2018).

“Kan dugaan toh? Baru dugaan, saya enggak mau intervensi, enggak mau ikut campur, itu wilayah hukum,” ucap Jokowi.

Kadivhukum PA 212, Damai Hari Lubis /(Foto /Ist)

Terkair hal tersebut, DH Lubis, Kadivhukum PA 212, turut berkomentar terkait kasus yang sedang hangat di seluruh media massa yang mengguncang dunia kepolisian serta pemerintahan khususnya (KPK), Sabtu (13/10), ia menyebutkan, KPK sedang mempertontonkan sandiwara hukum bila terus saja tidak melakukan kewenangannya yang super body kepada Tito dan lainnya termasuk kepada anggotanya sendiri ( KPK ). Bila KPK hanya menggunakan pasal 21 RI. No. 31 Tahun 1999 Undang undang Tentang Pemberantasan Tipikor, terhadap pelaku obstruction of Justice, hanya kepada anggota Pengacara Friederich Yunadi tapi tidak terhadap anggota Polri.

KPK harus menggunakan pasal Obstruction of Justice yang terdapat pada pasal 21 UU. RI No.31 RI Tahun 1999 UU. Tentang Pemberantasan Tipikor harus kepada siapapun subjek hukum, KPK harus tidak pandang bulu, harus tidak pilih tebang, tidak hanya kepada para anggota pengacara/ advokat tapi juga kepada Para Polisi dalam hal ini Kapolri Tito dan termasuk kepada para stafny juga anggota Komisioner KPK, karena secara konstitusi UUD. 1945 semua orang sama dimata hukum.

” Bila selanjutnya pemandangan penegakan hukum dilakonkan seperti ini KPK bisa dianggap lembaga perlindungan para penyamun atau lembaga Konspirasi Para Koruptor “, tutup DH Lubis. []

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *