Menerawang Otsus Papua dan Papua Barat

Peta Provinsi Papua [Foto/Ist]

Fokusparlemen.com, Jayapura – Kumpulan alumni dan juga mantan pengurus mahasiswa, aktivis kampus di Jayapura telah membentuk salah satu wadah penghubung pemuda dengan pemerintah untuk pembangunan di Provinsi Papua yang berkelanjutan.

Deklarator Gapetra Habelino Sawaki, 29 Desember 2018. ” Wadah ini diberi nama Gerakan Pemuda Transformasi ( Gapetra). Dibentuk bertepatan dengan hari pelantikan Gubernur Papua pada 5 September 2018 dua bulan silam, “.

Wadah ini dibentuk untuk mendiskusikan persoalan-persoalan di Papua. Contohnya, soal UU Otonomi Khusus, pengalokasian DAU yang akan berakhir di tahun 2021. Gapetra merasa perlu memberikan pemikiran-pemikiran konstruktif, setelah berakhirnya UU Otsus di Provinsi Papua.

Hal itu senada disampaikan Habelino Sawaki, jika permasalahan Papua saat ini tidak bisa diselesaikan oleh Pemerintah Papua sendiri, namun pemuda harus maju memberikan pemikiran dan solusi untuk pemerintah mengambil sikap dalam menjalankan pembangunan.

“Kita susun skema untuk perubahan kedepan, kita berdiri dari berbagai elemen pemuda, golongan untuk memberikan gagasan terbaik kepada Pemerintah, dan harapan kami para generasi muda Papua bisa diterima dalam suatu kebijakan nantinya,” tegas Sawaki.

Gapetra sendiri dibentuk untuk mendiskusikan persoalan-persoalan di Papua seperti contoh tentang soal UU Otanomi khusus , pengalokasian DAU yang akan berakhir di tahun 2021, Gapetra merasa perlu memberikan pemikiran konstruktif.

“Kami berfikir bagaimana jika Otsus di Papua berakhir, karena 67 persen Kabupaten/Kota mengharapkan dana Otsus, APBD disokong besaran dana Otsus, bagaimana jika tidak berlanjut dan menjadi devisit, ini akan menjadi kisruh nantinya,” tambah Hebelino Sawaki Deklarator Gapetra.

Habelino Sawaki, S.H, M.Si (Han) Caleg DPD RI Papua (Foto/Ist)

Sebagai segala aspirasi penghubung pemuda dengan pemerintah pusat, Mewujudkannya maka Hebelino Sawaki memantapkan diri mencalonkan maju Legislatif DPD RI mewakili Papua periode 2019 – 2024 dengan nomor urut 24 .

Sebelumnya DPD RI telah menyetujui dana otonomi khusus (otsus) Provinsi Aceh diperpanjang setelah 2027. Namun untuk Papua dan Papua Barat masih dalam tahap penyempurnaan yang akan berakhir 2021 nantinya.

Keputusan itu disampaikan dalam sidang paripurna DPD RI yang dipimpin oleh Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Kamis lalu (20/12/2018), di Gedung Nusantara V Senayan Jakarta.

Pengesahan ini berdasarkan laporan yang dibacakan oleh Pimpinan Komite I DPD RI, H Fachrul Razi MIP yang juga senator asal Aceh.

(mi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *