Menanam Etika Politik, Menuai Tabayyun Demokrasi Terbaik

[Foto/Istimewa]

JNOL, Bandung | Perguruan Tinggi memiliki energi yang besar dan kuat untuk melaksanakan pendidikan etika politik melalui tugas pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. “Etika harus menjadi pilar utama dalam mengembangkan kebajikan, termasuk dalam urusan politik,” ungkap Wakil Rektor IV, Prof Dr. H. Muhammad Ali Ramdhani, S.TP, MT saat membuka acara Seminar Nasional Penguatan Kerja Sama dalam Penegakan Etika Politik Kehidupan Berbangsa bertajuk “Menanam Etika Politik, Menuai Demokrasi Terbaik” yang diselenggarakan Bagian Kerja Sama dan Kelembagaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung di Hotel Shakti Bandung, Kamis (29/11)

Etika politik harus menjadi kebutuhan dasar bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa yang demokratis, harmonis, bertata karma, bersih, dan bermartabat. “Ketika kehidupan politik berbangsa yang terus dibanjiri arus informasi tentang kebencian, kebohongan, kesewenangan, kepura-puraan, fitnah, pertikaian, bukan menghadirkan program kerja, malahan saling jatuh-menjatuhkan dan menjelek-jelekan orang, maka etika kebajikan dalam politik menjadi penting,” tegasnya.

Proses tabayun menjadi penting dalam mengembangkan etika kebajikan. “Kritik dan tabayun bisa dilakukan jika berhadapan langsung, bukan saling menjelekan diri. Untuk itu, kehadiran perguruan tinggi menjadi asas yang fundamental untuk menebarkan kebajikan dalam politik kehidupan berbangsa,” jelasnya.

Dr. H. Asep A Sahid Gatara, M.Si, Ketua pelaksana menjelaskan Etika politik sebenarnya telah lama menjadi komitmen sekaligus konsensus atau kemupakatan politik nasional dalam berbangsa dan bernegara. Hal itu ditandai dengan lahirnya TAP MPR Nomor VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Etika politik dimaksud menjadi salah satu pokok-pokok etika kehidupan berbangsa. Suatu rumusan kebangsaan yang bersumber dari ajaran agama. Khususnya yang bersifat universal dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa.

Tujuannya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efesien, dan efektif serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa bertanggungjawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan menerima pendapat yang lebih benar, serta menjungjung tinggi hak asasi dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa.

Dalam konsesus kebangsaan itu “etika politik diharapkan mampu menciptakan suasana harmonis antarpelaku dan antarkekuatan sosial politik serta antarkelompok kepentingan lainnya untuk mencapai sebesar-besar kemajuan bangsa dan negara dengan mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dan golongan,” paparnya.

Etika politik ini mengandung misi kepada setiap pejabat dan elit politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap untuk mundur dari jabatan publik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Etika politik ini diwujudkan dalam bentuk sikap yang bertata krama dalam perilaku politik yang toleran, tidak berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sikap munafik serta tidak melakukan kebohongan publik, tidak manipulatif dan berbagai tindakan yang tidak terpuji lainnya.

Salah satu elemen bangsa yang sejatinya bisa menjalankan pendidikan etika politik adalah lembaga pendidikan, seperti perguruan tinggi. “Sejauh ini pendidikan etika politik banyak dipersepsikan sebagai tugas dan kewenangan lembaga atau organisasi politik semata, seperti partai politik dan lembaga-lembaga kekuasaan negara. Sehingga hal itu telah menciptakan kesenjangan yang lebar antara peran perguruan tinggi dengan permasalah sosial dan politik di sekitarnya,” keluhnya.

“Meskipun bukan satu-satunya lembaga. Peran perguruan tinggi dalam memenuhi hak-hak pendidikan etika politik bagi warga, sangatlah strategis. Terutama jika memperhatikan bahwa perguruan tinggi senantiasa melekat dengan Tri Dharma Perguruan Tingginya. Yaitu, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan ketiga tugas utamanya itu, Perguruan Tinggi memiliki energi besar serta kuat untuk melaksanakan pendidikan etika politik dalam setiap tugas-tugas utamnya itu. Pendidikan etika politik bisa dilaksanakan melalui tugas pendidikan atau pengajaran, bisa dalam dan melalui penelitian, dan juga bisa dalam pengabdian kepada masyarakat,” jelasnya.

Pendidikan tinggi selama ini memiliki Sumber Daya Manusia yang berkualifikasi, bersertifikasi, berstandarisasi, dan berdaya saing. Perguruan tinggi juga memiliki infrastruktur keilmuan yang terus berkembang sesuai dengan dinamika tantangan dan kebutuhan zaman, ternasuk zaman atau era pesatnya teknologi informasi dan komunikasi.
Mudah-mudahan dengan digelarnya Seminar nasional ini “bagian dari upaya penguatan kehadiran ruang bersama untuk menjawab tantangan kehidupan politik di atas dalam perspektif dunia akademik, khususnya disiplin ilmu politik,” ujarnya.

Dr. Asep berharap kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari Visi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yakni Wahyu Memdandu Ilmu dalam Bingkai Akhlak Karimah. “Akhlak karimah menjadi bingkai dari setiap pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, termasuk pendidikan politik bagi warga,” pungkasnya.

[Foto/istimewa]

Seminar nasional menghadirkan narasumber: Prof. Dr. H. Nanat Fatah Natsir (Ketua Senat UIN Sunan Gunung Djati Bandung); H. Khoirul Naim, SKM., M.Epid. (Sekretaris Badan Kessatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Barat); Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, S.I.P., M.Si. (Komisioner KPU Pusat Periode 2012-2017) yang dipandu oleh Dr. Muslim Mufti, M.Si. [CJ/AY]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *