MEMICU KERETAKAN Perdamaian RI-GAM: Presiden Diminta Intervensi Kasus Penangkapan Irwandi Yusuf oleh KPK

Ket Gambar : Presiden Jokowi Harus Mengambil Sikap terkait penangkapan Gubernur Aceh, Foto (Istimewa)

FOKUSPARLEMEN.COM – Penangkapan Irwandi Yusuf yang kini berstatus Gubernur Aceh Non Aktif oleh Tim KPK terkait dugaan suap dana Otsus beberapa hari lalu, dinilai sangat kontroversi. Bahkan penangkapan terhadap orang nomor satu di Aceh ini, dianggap telah mencederai Perdamaian Aceh yang telah terajut dengan baik pasca MoU Heksinsky antara Pemerintah RI – GAM. Karena itu, Presiden Republik Indonesia diminta untuk segera melakukan intervensi terhadap tindakan penangkapan Irwandi Yusuf oleh KPK, sehingga tidak menimbulkan kemarahan Rakyat Aceh terhadap Pemerintah Pusat .

Ket Gambar : Aktivis Oktarina, Foto. (Afnews.co.id)

Aktivis Perempuan Aceh Oktarina Dilansir Media Nasional FOKUSPARLEMEN.COM dari media lokal AFNEWS.CO.ID, Jumat (6/7), mengatakan penangkapan terhadap Irwandi Yusuf oleh Tim KPK jangan hanya dilihat dari kacamata hukum yang berlaku secara Nasional di Republik Indonesia saja. Tapi lebih dari itu, status khusus Provinsi Aceh sebagai Daerah pasca konflik perlu menjadi pertimbangan tersendiri bagi Pemerintah Pusat dalam proses penerapan hukum di Aceh.

Apalagi, dengan status Daerah Khusus, Provinsi Aceh telah diberikan berbagai kewenangan melalui UUPA. Tak heran banyak regulasi yang berlaku secara Nasional belum tentu bisa diterapkan di Aceh jika berbenturan dengan regulasi lokal yang termuat dalam UUPA.

“Ini bukan berarti kami tidak taat atas hukum. Tapi kenapa baru sekarang KPK masuk dan secara kontroversi melakukan penangkapan terhadap Gubernur Aceh melalui “modus” OTT dengan barang bukti yang katanya hanya ratusan juta,” kata Oktarina

Dikatakan, padahal saat ini Pemerintah Aceh dibawah pimpinan Irwandi Yusuf yang diusung oleh PDI-P, PNA, Partai Demokrat dan Partai koalisi lainnya, sedang berusaha menjalankan berbagai program percepatan pembangunan ekonomi rakyat setelah lelah “bergelut” dengan Dewan terkait Pergub APBA tahun 2018. Dengan OTT yang dilakukan oleh KPK yang dinilai sangat kontroversi dan penuh dengan “intrik” politik, maka seluruh rakyat Aceh terpaksa menanggung akibatnya. Apalagi pasca penangkapan Irwandi Yusuf beberapa program pembangunan ikut terganggu untuk sementara.

“Sekali lagi kami minta kepada Presiden RI untuk segera melakukan intervensi terhadap penangkapan Irwandi Yusuf. Banyak aspek yang perlu dipertimbangkan oleh Pemerintah Pusat untuk Aceh. Kalau ingin menerapkan hukum yang berlaku secara Nasional maka cabut saja UUPA,” ujar nya.

Sebelumnya, Lembaga Australia Achehnesse Association (AAA) mengeluarkan pernyataan sikap pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Mantan Petinggi GAM yang juga Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf pada Selasa malam (3/7) di Banda Aceh.

AAA menuding OTT KPK di Bumi Serambi Mekkah dianggap telah mencederai perdamaian Aceh. Diduga ada unsur kriminalisasi atas penangkapan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. (Red AF/MI)

(Afnews.co.id)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *