Memberi Tenggat Waktu, KPU : Hanya Calon Terpilih DPD RI yang wajib serahkan LKHPN

Ket Gambar : Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) / Foto : (Istimewa)

Fokusparlemen, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta calon anggota legislatif menyetor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Aturan ini dalam rangka transparansi. Sebagaimana tertera sebagai berikut : Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 683/PL.O1.4-SD/03/KPUNII/2018 Jakarta, Selasa. (13/7)

Sebagaimana diterima media nasional Fokusparlemen melalu sambungan via whatsapp, Bahwa KPU meminta setiap calon Anggota DPD dari setiap Provinsi untuk melaporkan harta kekayaannya. Rabu (14/07)

Sehubungan dengan pemenuhan persyaratan calon anggota DPD mengenai laporan harta kekayaan penyelenggara negara kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf u Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018. dan sambil menunggu perubahan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018. bersama ini disampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Kewajiban calon anggota DPD menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara kepada KPU hanya diberiakukan terhadap calon terpilih anggota DPD yang diserahkan kepada KPU melalui KPU ProvinSI/KIP Aceh paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Keputusan KPU tentang penetapan calon terpilih anggota DPD.

2. Dalam hal calon terpilih anggota DPD tidak menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara sampai berakhir batas waktu tersebut pada angka 1. KPU tidak mengajukan nama calon terpilih yang bersangkutan kepada Presiden untuk diresmikan keanggotaannya dengan Keputusan Presiden dan tidak dapat dilantik menjadi anggota DPD.

3. Berkenaan dengan hal tersebut apabila tanda terima pelaporan harta dan persyaratan calon yang lain telah dinyatakan memenuhi syarat.

4. KPU Provinsi/KIP Aceh agar segera menyampaikan maksud surat ini kepada masing-masing calon anggota DPD.

Aturan agar bakal calon anggota DPD untuk melaporkan harta kekayaan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2018 Pasal 60 angka (1) huruf u.

Aturan itu menyatakan bahwa perseorangan peserta pemilu dapat menjadi bakal calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD setelah memenuhi persyaratan telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara. [MI/Red]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *