KPK Minta Sidang Praperadilan Gubernur Nonaktif Aceh Aceh Irwandi Diundur, Alasannya Ini

(Ist)

FOKUS PARLEMEN, JAKARTA | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah menerima surat gugatan praperadilan yang diajukan oleh Gubernur nonaktif Aceh, Irwandi Yusuf ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Rencananya, sidang perdana gugatan praperadilan tersebut akan digelar hari ini, Selasa (9/10/2018).

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, pihaknya telah meminta pengunduran waktu sidang perdana praperadilan tersebut selama tujuh hari ke depan. Sebab, tim biro hukum KPK sedang ada kegiatan lain dan tidak bisa menghadiri sidang perdana yang digelar hari ini.

“Karena ‎ada penugasan dan kegiatan lain, maka sejak Jumat kemarin KPK telah mengajukan permintaan pada PN Jaksel untuk mengundur waktu sidang selama tujuh hari, yaitu pada 16 Oktober 2018,” kata Febri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (9/10/2018)

Febri menjelaskan, setelah membaca salinan gugatan praperadilan yang diajukan ke PN Jaksel, Irwandi mengklaim tidak pernah meminta atau menerima uang. Ditambahkan Febri, gugatan tersebut juga menguraikan sangkalan ‎Irwandi terkait kasus dugaan suap pengalokasian dana alokasi khusus Aceh.

“Pada pokoknya pemohon meminta penangkapan, penahanan dan surat-surat dalam penyidikan yang dilakukan oleh KPK tidak sah,” kata Febri.

Namun KPK tetap menghargai upaya hukum yang dilakukan oleh Irwandi Yusuf atas penetapan tersangkanya. Febri menegaskan, pihaknya akan menghadiri sidang gugatan praperadilan tersebut pada pekan depan.

“Nanti jika persidangan dilakukan pada hari Selasa, 16 Oktober 2018 atau waktu lain yang ditentukan pengadilan, tentu KPK akan mendengarkan permohonan yang diajukan oleh tersangka tersebut. Dan kemudian akan memberikan jawaban yang komprehensif,” ujarnya.‎

(mi/Okezone)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *