DPD RI Minta Masyarakat Cermat Pilih Kepala Daerah yang Bersih

Wakil Pimpinan Komite I DPR RI Abdul Kholik (Foto : Ist)

FOKUSPARLEMEN.ID, SEMARANG – Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi mengenai pasal pencalonan mantan narapidana di pilkada.

Eks napi korupsi pun baru bisa mencalonkan diri lima tahun setelah masa hukumannya berakhir atau terhitung setelah bebas.

Wakil Ketua Komite 1 DPD RI, Abdul Kholik, memandang ada dua aspek dalam pencalonan eks napi tipikor pada saat pilkada 2020 mendatang.

“Yakni perspektif psikologis dan yuridis.

Secara psikologis, masih banyak masalah atau penyimpangan dan penyelewengan kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah, ada sekitar 300 lebih.

Secara yuridis, eks napi korupsi boleh mencalonkan dengan sejumlah syarat tertentu,” kata senator asal Jawa Tengah tersebut, Kamis (12/12/2019).

Menurutnya, dari aspeks psikologis, tentunya masyarakat menginginkan pilkada menghasilkan pemimpin yang baik dengan rekam jejak atau track record yang juga bersih.

Tidak bermasalah dengan kasus korupsi dan persoalan tindakan pidana lain.

Setelah putusan MK, artinya eks napi tipikor tetap bisa mencalonkan diri pada kontestasi pilkada asalkan ada jeda lima tahun setelah bebas dari jeratan hukuman.

Selain itu, mereka juga harus membuat pengakuan dan mengumumkan kepada publik.

“Oleh karena itu, antara aspek psikologis dan yuridis diharapkan tetap berjalan,” ujarnya.

Pria asli Cilacap Jateng itu mengharapkan masyarakat pemilih bisa lebih cermat dalam memilah dan memilih calon yang sekiranya tidak memiliki potensi untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Yang sekiranya ada potensi, masyarakat pemilih bisa mencegahnya dengan tidak memilih kandidat tersebut.

“Masyarakat diharapkan dapat memilih secara objektif, serta melihat jejak kandidat dan kapabilitas kandidat,” tandasnya. (*)

Sumber : Jateng. Tribunews

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *