DPD Kritisi Kondisi Petani yang Belum Sejahtera

Ket gambar : Wakil Ketua DPD RI Darmayanti Lubis/Ist

Fokusparlemen.com, Jakarta | Indonesia menjadi salah satu negara produsen minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO). Namun, hal itu ternyata tidak menjaminan kesejahteraan petani.

Permasalahan itu menjadi salah satu topik pembahasan dalam Executive Brief (EB) yang dipimpin Wakil Ketua DPD RI Darmayanti Lubis, di ruang rapat Pimpinan DPD RI, Gedung Nusantara V lantai 8, Selasa, 25 September 2018.

“Kondisi ini terjadi karena permasalahan dari hulu hingga hilir. Dan pada ujungnya nasib petani sawit mengkhawatirkan,” kata Darmayanti, dalam keterangan tertulis, Rabu, 26 September 2018.

Diskusi dihadiri perwakilan Komite III DPD RI, Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, perwakilan PTPN VII, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), peneliti IPB, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), dan Indonesia Planters Society (IPS).

Senator asal Sumatera Utara itu menyebutkan, kompleksitas industri CPO di Indonesia disebabkan beberapa permasalahan, yaitu rendahnya produktivitas, fluktuatif harga dan cenderung turun, kurangnya pabrik pengolahan milik BUMN, serta regulasi yang belum sepenuhnya berpihak pada petani sawit.

Darmayanti juga menyoroti peremajaan lahan sawit atau replanting. Mayoritas petani mengalami kendala dana dalam melakukan replanting.

“Karena lahan perkebunan milik rakyat, sebagian besar sertifikatnya sudah digadaikan kepada pihak ketiga sehingga tidak ada lagi yang dapat dijadikan agunan untuk mendapatkan modal untuk peremajaan,” katanya.

Oleh karena itu, Darmayanti berharap melalui diskusi tersebut diperoleh berbagai informasi agar permasalahan industri CPO bisa dipetakan. Diharapkan hasil diskusi dapat menjadi materi dalam perumusan pertimbangan dan keputusan DPD RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penyempurnaan legislasi.

“Industri kelapa sawit masih belum mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Padahal Indonesia sebagai produsen CPO terbesar dunia, harusnya kelapa sawit dan para petaninya, memiliki masa depan cerah. Memang dibutuhkan goodwill, dukungan dan keberpihakan konkret dari pemerintah agar peran petani sawit rakyat berjaya,” ujar dia.

Sementara itu, menanggapi rendahnya harga kelapa sawit, perwakilan PTPN VII menyebutkan permasalahan tersebut terjadi karena belum ada harga acuan. Selama ini harga mengikuti pasar yang ditenderkan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BPDPKS Dono Boestami mengklaim tidak ada masalah dalam dana pengolahan perkebunan kelapa sawit. Terlebih, dana BPDPKS yang terkumpul sebanyak Rp14 triliun.

“Isunya bukan tentang kecukupan dana. Sebenarnya oportunity dan potensi pendanaan sudah ada, tinggal persoalannya dalam implementasi kepada petani kelapa sawit. Selama ini, kami terkendala persoalan verifikasi dan identifikasi petani, akibatnya percepatan alokasi pendanaan sering lamban,” kata Dono. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *