DKPP Anggap Bawaslu dan KPU Lemah Tegakkan Sanksi Etik

Foto : Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) meminta penyelenggara pemilu menegakkan disiplin/Istimewa

Fokusparlemen.com, Jakarta – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) meminta lembaga penyelenggara pemilu supaya menegakkan disiplin aparat lembaga yang berada di daerah.
Selama ini, anggota DKPP Alfitra Salam, menilai masih banyak sanksi yang diberikan DKPP kepada penyelenggara pemilu di daerah, tidak disertai langkah tegas dari KPU maupun Bawaslu.
Dia menjelaskan, sanksi peringatan keras yang diberikan kepada beberapa anggota penyelenggara pemilu, seperti KPU atau Bawaslu/Panwaslu di daerah, berujung tanpa tindak lanjut.

Sebaiknya KPU dan Bawaslu menafsirkan sanksi yang diberikan oleh DKPP,” ujar Alfitra, kepada wartawan, Jumat (8/6/2018).
Sehingga, dia menyesalkan sikap KPU dan Bawaslu yang cenderung berpangku tangan. Menurut dia, sikap itu justru tidak menimbulkan efek jera kepada pelanggar etika penyelenggara Pemilu di tanah air.
Dia melihat, sanksi-sanksi DKPP tersebut harus diterjemahkan oleh KPU dan Bawaslu. Sebab, kalau tidak begitu, sanksi ini hanya menjadi sanksi dalam surat saja.
“Semoga sanksi DKPP dapat berkelanjutan terhadap kebijakan KPU dan Bawaslu,” kata dia.
KPU dan Bawaslu diharapkan peka terhadap sanksi-sanksi yang diberikan DKPP kepada para oknum penyelenggara Pemilu melanggar etika. Apabila tidak, setelah dibiarkan KPU dan Bawaslu, orang akan lari ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Sejak 2017, DKPP telah memberikan sanksi pemberhentian tetap kepada 16 oknum penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar etika Pemilu.
Sebanyak, enam orang diantaranya yang menjabat sebagai Ketua penyelenggara Pemilu di daerah.
Sementara itu, terdapat 10 oknum yang diberikan sanksi pemberhentian sementara dan 161 oknum diberikan sanksi rehabilitasi. [MI/Red*]

Sumber : Tribunnews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *