Diskusi Sekjend Cipayung Plus Lahirkan Sejumlah Rekomendasi Tentang Korupsi

Ket Gambar : Forum Sekjend Cipayung Plus menggelar diskusi di momentum Hari Anti Korupsi. (Foto/ist)

FOKUSPARLEMEN.COM, JAKARTA –Forum Sekjend Cipayung Plus menggelar diskusi di momentum Hari Anti Korupsi, Senin (10/12) kemarin. Diskusi tersebut dihadiri oleh Direktur Center For Budget Analysis (BCA), Uchok Sky Khadafi sebagai Keynote Speaker. Hadir juga para Sekjend OKP Cipayung Plus. Seperti Sekjend PB PMII Sabolah Al Kalamby, Sekjend KAMMI Phirman, Sekjend GMKI
David, Sekjend IMM Robby, Sekjend GMNI Teddy.

Diskusi yang digelar di Aula Lantai II Kantor PB PMII ini mengupas berbagai persoalan tentang korupsi. Sehingga melahirkan sejumlah rekomendasi untuk dapat diindahkan oleh pemerintah.

Direktur BCA, Uchok Sky Khadafi, mengungkapkam beberapa alasan korupsi masih banyak terjadi. Hal itu menurutnya dikarenakan oleh keterbatasan yang dimiliki oleh lembaga negara yang memiliki tugas memberantas korupsi. Seperti KPK misalnya, tidak memiliki struktur sampai ke tingkat paling bawah. Kemudian kejaksaan dan kepolisian masih keterbatasan anggaran untuk penanganan korupsi.

Uchok juga mengkritik sejumlah lembaga terkait. Menurutnya, pemberantasan korupsi masih fokus pada pembelanjaan. Tidak fokus pada penerimaan atau pendapatan.

“Kalau pembelanjaan kan masih enak karena ada kwitansi-kwitansi. Beda dwngan penerimaan, orng luar seperti kita-kita ini kan tidak tahu. Ayo siapa yang bisa ungkap dan mengetahui berapa besar penerimaan kita,” tantangnya.

Dia juga menyinggung bahwa sejumlah lembaga negara yang menangani korupsi ini, tidak memberikan edukasi kepada masyarakat. Seharusnya mereka melatih masyarakat bagaimana cara melakukan identifikasi korupsi hingga membuat laporan korupsi. Dengan begitu, lanjutnya, masyarakat pasti akan berperan aktif melawan korupsi.

Sekjend PB PMII, Sabolah Al Kalamby, mengatakan bahwa korupsi merupakan musuh bersama yang harus diperangi. Korupsi inilah yang menghambat pembangunan.

“Maka korupsi ini harus kita lawan. Pelakunya tidak boleh ditolelir,” tegasnya.

Untuk diketahui, diskusi yang diinisiasi oleh Forum Sekjend Cipayung Plus ini telah melahirkan beberapa poin rekomemdasi, diantaranya:

1. Masalah korupsi sudah sangat akut. Maka perlu adanya evaluasi lembaga terkait pemerintah yang bertugas memberantas korupsi. Tuntaskan kasus mega proyek yang jelas merugukan rakyat seperti BLBI dan Century.

2. Lembaga pengawasan negara harus memberi ruang untuk diisi oleh masyarakat sipil, bukan dari unsur pemerintah, TNI, Polri dan Jaksa.

3. Pendidikan pengawasan anti korupsi penting bagi masyarakat agar kontrol anggaran langsung juga dari masyarakat, tapi masyarakat dibiarkan tidak mengerti. Untuk itu masyarakat harus diberikan pendidikan anti korupsi.

4. Penerimaan negara besar dari sektor pajak, maka pengawasan sektor ini juga harus menjadi perhatian utama untuk mencegah penyelewangan.

5. mengusut tuntas korupsi Soeharto yang secara proses hukum sudah didakwa oleh Jaksa Agung pada 8 Agustus 2000 karena menggelapkan US$ 571 juta dari tujuh yayasan, dimana yayasan tersebut diketuai Soeharto. (kho/rls)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *