Diskriminasi Profesi Wartawan, Senator Fachrul Razi : Dewan Pers Semakin 'Off Side'

Fokusparlemen.com, Jakarta – Kumpulan Wartawan mengadakan Forum Diskusi Media Kebijakan Dewan Pers Versus Kemerdekaan Pers. Terkait tema ‘Masih Relevankah Eksistensi Dewan Pers di tengah Maraknya Kriminalisasi Wartawan Indonesia saat ini.? ‘ Bertempat di Lobby Gedung DPD RI, Rabu, (12/09).

Diselenggarakan oleh DPD RI dan Pers Indonesia Sekretariat bersama dengan dukungan organisasi Pers diantaranya : PPWI, SPRI, PWRI, FPII, IPJI, IWO, IMO, Pers AWAN, Pewarta Indonesia.

Narasumber yang hadir H. Fachrul Razi. MIP ( Pimpinan Komite I Senator DPD RI), Dolfie Rompas, S.Sos, SH, M.H (Pakar dan Praktisi Hukum), Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, M.A (Ketua Umum PPWI), Heintje Mandagie (Ketua Umum SPRI), serta Kasihati (Ketua Presidium FPII).

Bahasan diskusi ini dipandang sangat penting dan mendesak untuk ditelaah secara serius dan mendalam dalam rangka mencari altenatif solusi terhadap masalah pelik yang mendera kehidupan jurnalisme dalam negeri beberapa tahun terakhir. Kematian wartawan Muhammad Yusuf di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 11 B Kotabaru, Kalimantan Selatan, pada 10 Juni 2018 lalu menjadi titik krusial yang menjadi momok menakutkan bagi kalangan pers di tanah air. Bagaimana tidak, rekomendasi Dewan Pers yang mempersilahkan polisi memproses hukum almarhum Muhammad Yusuf menggunakan pasal pidana umum sebagaimana diatur dalam KUHP dan UU ITE menjadi bukti bahwa perlindungan para penghasil karya jurnalistik di Indonesia sebagaimana diamanatkan UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers tidak berjalan sama sekali.

Dewan Pers yang dibentuk berdasarkan pasal 15 UU Nomor 40 tahun 1999 semula diharapkan menjadi mediator yang menjembantani komunikasi dan koordinasi antar kalangan media dengan pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan,

Senator DPD RI, Fachrul Razi, ” Pada realitasnya justru tampil sebagai sosok penentu kebenaran dan bahkan berfungsi bak aparat kepolisian yang dapat menentukan sanksi hukum bagi pekerja pers. Bisa dikatakan dewan pers semakin ‘Offiside’, Ujar senator asal Aceh tersebut.

Puluhan bahkan ratusan kasus kriminalisasi wartawan sedang berproses di tangan para aparat hukum di hampir seluruh pelosok negeri. Umumnya, kasus kriminalisasi tersebut dipicu oleh ketidaknyamanan para pihak tertentu yang merasa kepentingan (umumnya terkait bisnis dan kekuasaan) terganggu oleh penerbitan berita di berbagai media massa.

Terakhir kata Fachrul razi, ” Media online sewajarnya menjadi salah satu poros utama sebagai pendukung dalam menciptakan produk-produk unggulan nan kreatif dan inovatif dalam rangka mengisi era lndusti 4.0 itu “, tutupnya. []

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *