Konflik Perbatasan Indonesia & Optimalisasi Peran Perempuan Perdamaian

Konflik Perbatasan Indonesia & Optimalisasi Peran Perempuan Perdamaian

Oleh : Meyleta Ismunarti Tike Wayeni, S.S., MIBAdv.

Pendahuluan

Indonesia memiliki lautan dan daratan yang sangat luas, menurut data yang disampaikan oleh PUSHIDROSAL (Pusat Hidografi dan Osenografi TNI AL) bahwa luas darat dan Indonesia adalah 8.300.000 km2, dengan panjang pantai mencapai 108.000 km2 dan jumlah pulau yang mencapai 17.504 pulau. Secara Astronomis Indonesia terletak diantara 6°LU-11°LS dan 95°BT-141°BT.

Dengan diapit oleh benua Asia dan Benua Australia, serta Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik, Indonesia memiliki batas wilayah yaitu disebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik, disebelah selatan berbatasan dengan Timur Leste, Australia, disebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia dan di sebelah utara berbatasan dengan Malaysia, Singapore, Filipina dan laut China Selatan.

Negara yang berbatasan langsung (daratan) dengan Indonesia yaitu negara Malaysia, Papua Nugini, dan Timor leste. Sedangkan yang berbatasan dengan perairan laut Indonesia adalah Singapore, Malaysia, Thailand, Filipina, Palau, Timor Leste, Papua Nugini, Vietnam, dan Australia.

Setiap daerah perbatasan Indonesia baik darat meupun laut menjadi Kawasan strategis yang tentunya memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Dalam Undang-undang nomor 43 tahun 2008 teantang wilayah negara menyebutkan bahwa wilayah negara Indonesia terdiri dari wilayah darat, wilayah perairan, ruang udara, dan termasuk seluruh kekayaan yang terkandung didalamnya. Dengan demikian, Indonesia menjadi salah satu negara paling strategis.

Beberapa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk membangun daerah perbatasan Indonesia ditujukan agar ada peningkatan dalam berbagai bidang dengan alasan utama daerah perbatasan Indonesia merupakan Wajah Negara. Dimana negara yang berbatasan langsung dapat melihat bagaimana konsep pembagunan Indonesia dari bangunan-bangunan serta bidang lain seperti aktifitas ekonomi, sosial, serta pertahanan dan keamanan.

Hampir semua daerah perbatasan Indonesia memiliki potensi akan sumber daya alam, namun selain potensi kekayaan alam Indonesia yang melimpah, penulis melihat bahwa ada banyak potensi konflik yang dapat terjadi didaerah perbatasan, yang membutuhkan peran wanita.

Pembahasan

Selain potensi kekayaan alam yang ada di daerah perbatasan Indonesia, penulis menemukan bahwa ada beberapa konflik dan isu strategis yang sering terjadi d daerah perbatasan yang juga berhubungan dengan peran perempuan didaerah tersebut :

Konflik Daerah Perbatasan

Terdapat tiga faktor yang disampaikan oleh Paul K. Huth tentang wilayah-wilayah diperbatasan antar negara seting terjadi konflik, yaitu: karena adanya kandungan sumber daya alam didalamnya, komposisi etnis dan agama dalam populasinya, serta lokasinya yang strategis secara militer.

Selain itu, Konflik didaerah perbatasan sering terjadi karena kurangnya hubungan diplomasi yang baik antara negara yang berbatasan secara langsung, seperti Indonesia-Malaysia, Indonesia-Timor leste, dan Indonesia-Papua Nugini. Konflik ini sering terjadi karena ketidaksesuaian pandangan negara lain terhadap kepemilikian suatu wilayah atau hak bagi suatu negara terhadap wilayah.

Setiap potensi konflik yang ada dapat menjadi extensial threat karena statusnya yang tidak selesai seperti batas wilayah yang belum selesai dibahas. Salah satu konflik yang terjadi di perbatasan antara NTT-Timor Leste adalah konflik komunal. Seperti yang terjadi pada tahun 2013 tentang pembangunan kantor Bea Cukai yang dibangun didaerah netral (wilayah yang masih disengketakan), konflik perbatasan ini terjadi antara masyakat sekitar tanah sengketa tersebut.

Konflik laut China Selatan yang terjadi dan juga konflik antara Indonesia, Vietnam, dan Malaysia sampai saat ini masih terus dalam pembahasan. Indonesia-Vietnam masih dibahas tentang zona eksklusif ekonomi (ZEE), Indonesia-Malaysia konflik terjadi dibagian timur semenanjung Malaysia dan pantai Sarawak di bagian Utara sama yaitu soal ZEE. Konflik wilayah perbatasan menjadi perhatian Indonesia semenjak Indonesia kehilangan Sipadan-Ligitan.

Dapat kita pahami bahwa setiap perselisihan yang menyangkut perbatasan suatu wilayah sering kali berujung pada konflik komunal, konflik bersenjata hingga penggunaan hardpower untuk intervensi.

Isu strategis Daerah Perbatasan
Beberapa isu strategis di daerah perbatasan yang dicatat oleh penulis, selama penulis melakukan observasi tentang perbatasan, yaitu:
Belum adanya kesepatakan yang final tentang batas dengan negara tetangga;
Maraknya aktifitas ilegal (ilegal trading, ilegal fishing, human traficking, dll);
Keterbatasan sarana dan prasarana wilayah perbatasan;
Terjadinya exploitasi sumberdaya alam secara ilegal;
Rendahnya kualitas SDM karena minimnya pelayanan sosial dasar;
Di beberapa wilayah terjadi mobilitas tradisional masyarakat yang masih memiliki hubungan kekerabatan melintasi batas negara;
Sebagaian wilayah perbatasan berada di kawasan hutan lindung yang terbatas pengembangannya secara ekonomis;
Adanya kehidupan ekonomi masyarakat cenderung berorientasi ke negara tetangga dibeberapa lokasi (penggunaanya mata uang asing, pelayanan kesehatan, sumber energi, pemenuham kebutuahan untuk sehari-hari.

Penyelesaian konflik berbasis gender

Dalam penyelesaian konflik berbasis gender, sebagai tolak ukur keberhasilan dalam penyelesaian konflik adalah dari tingkat Sumber Daya Manusia (SDM) yang di milikinya. Negara yang besar harus bisa memanfaatkan seluruh instrument SDM-nya, baik perempuan atau laki-laki, sehingga sama halnya dengan penyelesaian konflik di perbatasan. Negara perlu merubah paradigmanya, karena selama ini banyak paradigm yang berkembang bahwa dunia konflik itu ada dunia laki-laki. Paradigma tersebut harus segara ditinggalkan.

Penyelesaian konflik berbasis gender sangatlah lah penting dalam kemajuan negara, Oleh karena itu, pencapaian kesetaraan gender menjadi hal yang penting agar laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan ikut berpartisipasi dalam bidang apapun salah satunya penyelesaian konflik di perbatasan negara.

Bagi sebagian orang masih salah mengartikan tentang gender bahkan tidak banyak yang anti terhadap kesetaraan gender. Banyak orang memaknai gender dengan hanya perbedaan fisik perempuan dan laki-laki, pdahal dalam pandangan lebih luas kesetaraan gender adalah dimana kesetaraan gender mengacu pada persamaan hak, tanggung jawab dan kesempatan antara perempuan dan laki-laki dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan (UN Women).

Optimalisasi Peran Wanita Perdamaian di Perbatasan

Secara umum, perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain pentingnya pemberdayaan perempuan dalam pengambilan keputusan penting negara, sosok perempuan juga banyak yang hadir sebagai pembawa damai, tidak jarang banyak konflik yang terjadi antara masyarakat komonal membutuhkan perempuan sebagai juru damai.

Perempuan sebagai juru damai ini pernah diperankan oleh salah seorang perempuan hebat Indonesia yaitu Ibu Khofifah Indar Parawansa yang pada masa konflik Ambon Ibu khofifah menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan. Peran perempuan sebagai juru damai pada saat itu dilakukan dengan merangkul kelompok perempuan dari latar belakang agama yang berbeda yaitu Kristen dan Islam serta melakukan kunjungan-kunjungan ke rumah ibadah dalam rangka memantik api persaudaraan, sehingga melalui perempuan tali persaudaraan dapat Kembali di Ikat.

Dari konflik Ambon tersebut, dapat dijadikan barometer bagaimana perempuan dapat berperan penting dalam penyelesaian sebuah konflik. Khususnya jika dilihat konflik di daerah perbatasan seperti konflik Komunal yang terjadi di NTT tentang pembangunan kantor pemerintah.

Perempuan perlu untuk terus diberdayakan karena dalam penelitian yang dilakukan oleh Mark Tessler, Jodi Nactwey, dan Audra Grand (1999) ada beberapa hipotesis yang menghubungkan perempuan dan perdamaian, yaitu:
Perempuan memiliki sikap Keibuaan. Moral Keibuaan ini dapat dilhat sebaga penjaga, sehingga konflik akan selelu diupayakan untuk berhenti.
Perempuan juga menjadi orang yang paling terdampak dalam konflik, sehingga upaya untuk menjadi duta perdamaian itu akan selalu muncul dari perempuan.
Konsep Feminisme seperti kesetaraan pada gender juga berorientasi pada perdamaian, karena perempuan paham tentang kesetaraan sehingga untuk menjadi juru damai perempuan juga nisa melihat tentang keseimbangan.
Dalam resolusi PBB 1325 tentang peran perempuan dalam perdamaian dan keamanan, mengamanatkan untuk melibatkan perempuan dalam semua level termasuk level perdamaian dan keamanan internasional, artinya negara-negara anggota PBB wajib untuk melibatkan perempuan dalam setiap proses damai.
Melibatkan peran perempuan pada suatu proses finalisasi konflik perundingan perdamaian di daerah perbatasan merupakan hal yang sangat bijak. Hal tersebut dapat dilakukan oleh perempuan dalam pengambilan keputusan strategis di pemerintahan, atau pelibatan secara langsung untuk merangkul perempuan diperbatasan dalam rangka optimalisasi peran perempuan untuk mengurangi potensi konflik perbatasan, baik konflik komunal antara masyarakat dan juga beberapa isu strategis lainnya.

Penutup
Wilayah Indonesia yang strategis serta berbatasan langsung dengan negara lain baik daratan dan perairannya, membuat Indonesia memiliki banyak potensi konflik yang dapat terjadi kapan saja di daerah perbatasan. Hal ini membuat penulis melihat bahwa peran perempuan dalam pengambilan keputusan dan perempuan sebagai juru damai perlu untuk di optimalisasi mengingat hipotesis perempuan dan perdamaian, yaitu: Moral Keibuaan Penjaga, Korban terdampak konflik, serta Pemahaman konsep Feminisme seperti kesetaraan gender yang dapat digunakan sebagai penyeimbang dalam penyelesaian konflik. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *