Perumusan Kebijakan Keamanan Nasional dalam menghadapi Konflik Papua

Perumusan Kebijakan Keamanan Nasional dalam menghadapi Konflik Papua

Fokusparlemen.id, Opini – Saat ini, banyak sekali ancaman yang datang untuk mengancam kedulatan Indonesia. Hal ini secara langsung telah berkaitan dengan keamanan nasional. Keamanan nasional merupakan sebuah kondisi dinamis bangsa. Jaminan terhadap keamanan nasional merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan warga negara, masyarakat dan bangsa. Selain itu, keamanan nasional juga akan menjamin terlindungnya kedaulatan atau keutuhan wilayah.

Keamanan nasional disebutkan sebagai sebuah syarat mutlak untuk keberlangsungan eksistensi bangsa dan mewujudkan stabilitas nasional. Tentunya hal itu dilaksanakan dengan suatu pola penanggulangan ancaman secara terpadu, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi.

Dalam penanganan konflik di Papua, pemerintah dipandang perlu untuk membuat sebuah kebijakan yang tepat sasaran. Tentunya dalam proses membuat sebuah kebijakan harus disesuaikan dengan strategi pembuatan kebijakan, yaitu :

Perumusan Masalah Kebijakan
Dalam perkembangannya maka, sebuah kebijakan sebelum disusun harus dilaksanakan perumusan terhadap masalah yang akan dijadikan sebagai dasar pembuatan kebijakan tersebut.

Penyusunan Agenda
Ini merupakan tahap kedua yang harus dilakukan oleh pemerintah, yaitu menyusun agenda kebijakan untuk konflik Papua, dalam tahapan awal ini pemerintah perlu membuka sebuah ruang untuk mendapatkan masukan dari ruang publik maupun dari akademisi terkait dengan agenda yang akan di rumuskan pada tahapan perumusan. Tahapan ini merupakan fondasi awal dalam sebuah kebijakan. Pemerintah harus benar mendapatkan sumber yang tepat untuk dilaksanakan.

Perumusan usulan kebijakan
Ketika pemerintah sudah melakukan penyusunan terhadap sebuah agenda, maka agenda tersebut harus dibawah dalam sebuah kajian ilmiah untuk dikaji secara mendalam, apakah kebijakan ini sesuai dengan national interest / kepentingan nasional bangsa. Selanjutnya, dalam perumusan kebijakan ini kemudian akan membutuhkan pakar/akademisi untuk mengkaji secara mendalam dan melakukan observasi ulang terkait kebijakan tersebut. Kebijakan yang dirumuskan juga harus disesuaikan dengan tujuan dari pembuatan kebijakan tersebut. Jika kebijakan yang dibuat adalah untuk menjaga kedaulatan negara, maka perlu untuk diuji kepantasan dari kebijakan tersebut.

Dalam konflik Papua ini, kebijakan yang di rumuskan adalah kebijakan dengan cara yang bijaksana, dan dilakukan dengan pendekatan non-violence atau pendekatan tanpa kekerasan. Hal ini harus dilakukan karena jika pendekatan yang dilakukan menggunakan kekuatan militer lagi maka kasus yang sama akan kembali terjadi dengan cara-cara yang tidak diinginkan. Perumusan usulan kebijakan ini merupakan tahapan yang penting.

Pengesahan kebijakan
Setelah melalui tahapan perumusan yang panjang, maka langkah selanjutnya adalah pengesahan kebijakan tersebut. Pengesahan kebijakan tersebut harus dilakukan sesuai dengan tahapan yang dibutuhkan untuk mengesahkan sebuah kebijakan.

Kami contohkan dalam perubahan status dari kelompok kriminal bersenjata (KKB) menjadi Terorisme yang disampaikan oleh Kementerian terkait, dalam pandangan kami belum sepenuhnya memenuhi tahapan pengesahan sebuah kebijakan.

Pelaksanaan kebijakan
Dalam pelaksanaanya kebijakan harus dilaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut, jika dalam perjalanannya apa yang dilaksanakan tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan maka itu merupakan sebuah penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).

Penilaian kebijakan
Dalam pelaksanaannya, kebijakanan akan dinilai, biasanya sebuah kebijakan akan diberikan waktu pemberlakuannya dan kemudian dikalibrasi lagi, apakah kebijakan tersebut masih efektif untuk dijalankan atau kebijakan tersebut sudah berada diluar dari keinginan pemerintah pada saat awal penerapan kebijakan tersebut.

Pada akhir dari sebuah kebijakan maka, akan dilaksanakan perumusan terhadap kebijakan tersebut, perumusan akan melibatkan masyarakat sipil dan juga akademisi. Pada tahapan perumusan ini sebuah kebijakan akan dipertanyakan apakah kebijakan ini akan dilanjutkan atau kebijakan ini diberhetikan dan diganti dengan kebijakan yang lebih baik.

Dalam penanganan konflik Papua ini pemerintah juga harus memperhatikan kebijakan yang dibuat dengan kepentingan nasional pemerintah. Selain itu, pemerintah juga harus melihat kembali tentang sejarah terbentuknya kelompok bersenjata di Papua. Apa alasan dan kenapa organisasi tersebut tetap ada.

Kajian tidak hanya dilakukan terkait kasus penembkan terhadap petinggi TNI atau kasus 2 Desember 2018 yaitu sebanyak 19 orang pekerja proyek dibunuh tetapi harus dikaji kembali mulai dari 23 agustus 1949 konfrensi meja bundar di deenhag hingga beberapa tahun terakhir belakangan ini, Sehingga kasus yang tercatat dalam beberapa jurnal tentang pendekatan menggunakan kekerasan di Papua, seperti :

Penentuan pendapat rakyat yang dilaksanakan 1969 yang diikuti oleh 1.024 orang Papua dewasa, dari total jumlah penduduk Papua saat itu 815.000 merupakan awal dimulainya pendekatan kekerasan di Papua. Tak kurang dari 100.000 manusia Papua asli tewas dibunuh dalam berbagai operasi pembersihan gerakan Papua merdeka di berbagai wilayah di provinsi Papua. Di antaranya ada beberapa operasi militer besar yang pernah dilakukan di Papua, yaitu : Operasi Sadar (1965–1967), Operasi Brathayudha (1967-1969), Operasi Wibawa (1969), Operasi Jayawijaya (1977), Operasi Sapu Bersih I dan II (1982), Operasi Galang I dan II (1985), Operasi Tumpas(1989-1984), Operasi Sapu Bersih(1985), Daerah Operasi Militer (1989-1998).

Dari sejarah masa lalu seperti inilah pemerintah perlu membuat sebuah kebijakan yang tidak merugikan pemerintah tetapi juga tidak merugikan masyarakat, karena hal ini jika tidak dikaji secara utuh maka akan mengganggu kedaulatan negara Indonesia yang tentu akan menjadi ancaman dalam keamanan nasional.

Selain itu untuk menjaga kedaulatan negara, jika pemerintah daerah atau kepolisian merasa terganggu dengan keberadaan dari kelompok kriminal bersenjata ini maka dapat mengajukan bantuan kepada TNI. dalam kaitan kondisi darurat, Berlakunya 413 Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP), tentang sanksi pejabat penegak hukum/militer bila menolak dan atau mengabaikan kewajiban memenuhi permintaan bantuan militer bagi instansi pemerintahan yang sah. (dapat dihukum 4 tahun) dan 414 KUHP, penyalaggunaan bantuan militer untuk kepentingan berlawananan dengan peraturan perundang-undangan (peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Satu hal yang harus menjadi konsen kita adalah kita ada didalam konsep integrasi dimana semua yang kita putuskan harus berdasarkan kepentingan nasional Indonesia yang berasaskan Pancasila. Konsep berbangsa kita bukan Asimilasi yaitu A + B : C, juga bukan Konsep Akulturasi A + B : AB, tetapi konsep NKRI adalah Integrasi, sehingga segala bentuk kebijakan yang dibuat untuk penyelesaian konflik adalah non-violence atau tanpa kekerasan. (*)

Penulis :
Steve Rick Elson Mara, S.H., M.Han

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *