Urgensi Pelaksanaan Sekolah Tatap Muka Tahun Ajaran 2020/2021

Urgensi Pelaksanaan Sekolah Tatap Muka Tahun Ajaran 2020/2021

FP – Keputusan untuk membuka sekolah tatap muka pada tahun 2021 sudah diputuskan oleh pemerintah melalui revisi SKB 4 menteri yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19.

Mendikbud Nadiem Makarim memaparkan tiga poin penting dalam SKB revisi tersebut yakni pertama, keputusan untuk membuka sekolah harus mendapatkan persetujuan dari pihak sekolah dan komite sekolah yang merupakan perwakilan murid, jadi keputusan membuka sekolah tidak lagi mutlak di tangan pemerintah. Kedua, orang tua tidak perlu terlalu khawatir lagi karena jika sekolah memutuskan untuk tatap muka, maka siswa yang masih belum ingin mengikuti pembelajaran tatap muka tidak boleh dipaksa untuk sekolah, ketiga, sekolah yang dibuka harus membuat kebijakan yang ketat terhadap protokol Covid-19, dimana jumlah siswa yang hadir dalam satu sesi kelas maksimal 50 persen saja, atau menggunakan sistem shift.

Hal ini sebenarnya menjadi kabar baik dikarenakan selama ini banyak sekali permasalahan tentang pembelajaran tatap muka yang sulit untuk diabaikan, contohnya ketidakmampuan orang tua siswa dalam memfasilitasi perangkat smartphone maupun laptop serta jaringan internet dalam pembelajaran jarak jauh. Belum lagi persoalan psikologis anak yang cenderung berubah dan sulit memahami pembelajaran dengan metode online.

Jika dilihat dari data Satuan tugas (Satgas) penanganan COVID-19 sejauh ini per Desember 2020, anak berusia sekolah pada umur 6-18 tahun berada pada angka kedua terendah dibanding seluruh pasien yang positif, dirawat/isolasi, sembuh ataupun yang meninggal akibat COVID-19. Namun hal ini tidak dapat asal dijadikan sebagai acuan karena perlu diingat bahwa risiko penularan COVID-19 di berbagai daerah nyatanya semakin meningkat. Pada peta zonasi risiko per November 2020, daerah zona merah naik menjadi 50 dari yang sebelumnya hanya 28 kabupaten/kota sedangkan daerah zona oranye meningkat menjadi 374 dari sebelumnya 345 kabupaten/kota.

Pemerintah telah menyediakan vaksin dan akan segera melakukan vaksinasi untuk seluruh masyarakat pada tahun 2021, walaupun akan segera dilakukannya vaksinasi, sebenarnya tidak akan langsung menjadikan kasus penyebaran COVID-19 menjadi nol atau langsung berkurang secara drastis karena untuk melakukan vaksinasi kepada seluruh maasyarakat butuh waktu yang tidak singkat bisa sampai 9-12 bulan. Untuk itu kebijakan pemerintah merevisi SKB tentang sekolah tatap muka patut diapresiasi dan dilaksanakan dengan baik. Yang paling penting saat ini adalah bagaimana guru, siswa dan orang tua terjalin hubungan komunikasi yang baik sehingga tercipta situasi kondusif untuk memutuskan akan melakukan atau mengikuti pembelajaran tatap muka atau tidak. Pandemi COVID-19 hingga saat ini telah melumpuhkan berbagai sektor mulai dari kesehatan, perekonomian hingga pendidikan. Total hampir sepuluh bulan, siswa melakukan pembelajaran jarak jauh. Kini menyongsong tahun baru, mau tidak mau seluruh komponen masyarakat harus mampu bangkit dan belajar menyesuaikan diri dengan protokol kesehatan COVID-19 agar tetap dapat melakukan kegiatan termasuk belajar dari sekolah secara tatap muka.

Kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam penetapan kebijakan pembelajaran tatap muka. Tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi Covid-19. Sehingga sekolah-sekolah yang ingin melakukan pembelajaran tatap muka harus memenuhi kriteria yang sudah diwajibkan oleh pemerintah pusat, diantaranya memperhatikan ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, seperti toilet yang bersih, sarana cuci tangan yang layak serta menyiapkan disinfektan. Menerapkan wajib pakai masker dan melakukan pengecekan suhu tubuh menggunakan thermogun. Satuan pendidik juga harus terus update terhadap info pemetaan masyarakat yang memiliki riwayat perjalanan dari daerah dengan tingkat risiko Covid-19 yang tinggi atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif Covid-19.

Ketika semua protokol kesehatan serta syarat membuka sekolah tatap muka yang diatur melalui SKB 4 menteri dilaksanakan dengan baik, maka pemberlakuan sekolah tatap muka semestinya dapat berjalan dengan lancar. Pemerintah mengungkapkan bahwa kebijakan yang diambil ini sudah sesuai dengan hasil evaluasi selama beberapa bulan terakhir. Keputusan ini juga sudah didasari pertimbangan dari masyarakat langsung serta dari pemangku kepentingan di bidang pendidikan yang walaupun pembelajaran jarak jauh saat ini sudah dilaksanakan dengan baik, nyatanya jika dilakukan lebih lama lagi akan memberikan dampak yang negatif terhadap siswa. Sinergi antara pemerintah, satuan pendidikan dan siswa serta orang tua harus berjalan dengan baik. Pemerintah harus memberikan sanksi tegas pada pihak yang melanggar aturan protokol kesehatan saat mengikuti pembelajaran tatap muka.

Pemerintah juga harus terus meningkatkan akses, layanan serta pembangunan infrastruktur sekolah, dimana sesuai data yang dikeluarkan BPS, hingga saat ini infrastruktur dasar seperti toilet sekolah masih belum layak dan belum memiliki fasilitas untuk menerapkan cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir. Begitu juga dengan guru pengajar, harus segera diberikan training bagaimana melakukan pembelajaran tatap muka yang benar di tengah pandemi sehingga nantinya dapat mengurangi penyebaran virus serta risiko timbulnya klaster sekolah pada sekolah yang melakukan pembelajaran tatap muka. (***)

Asry Kaloko
Mahasiswi HI UIN Jakarta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *