Rerie: Pola Komunikasi Kebijakan Publik Pemerintah Harus Diperbaiki

Rerie: Pola Komunikasi Kebijakan Publik Pemerintah Harus Diperbaiki

JAKARTA, FP – Pola komunikasi kebijakan publik yang dilakukan pemerintah, harus segera dievaluasi dan diperbaiki. Hal ini untuk menghindari pemahaman yang salah terhadap kebijakan yang akan diterapkan.

“Belajar dari beberapa kali peristiwa dalam proses pembuatan kebijakan, apakah itu undang-undang atau peraturan daerah. Dirasa perlu mengkomunikasikan dengan tepat. Terkait kebijakan yang akan diterapkan,” ungkap Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin 12 Oktober 2020.

Pernyataan Lestari itu, menyikapi unjuk rasa di sejumlah daerah. Yang dipicu kekecewaan terkait pengesahan RUU Cipta Kerja, menjadi undang-undang oleh DPR pekan lalu.

Ini Masukan dari Rerie

Pola komunikasi seperti layaknya pemadam kebakaran, ujar Rerie, seringkali dilakukan oleh institusi atau lembaga di negeri ini dalam proses penerapan kebijakan baru. Menunggu reaksi atas kebijakan yang diberlakukan, sambung Rerie, baru dilakukan sosialisasi masif untuk memberi pemahaman.

Strategi ini, jelas Rerie, berisiko pihak-pihak yang kecewa atas kebijakan terkait berpotensi bereaksi di luar batas, seperti yang terjadi pekan lalu, pada penolakan UU Cipta Kerja.

Menurutnya, sosialisasi masif sejak awal secara persuasif lewat kanal-kanal yang tepat, terkait kebijakan yang akan diterapkan, mendesak untuk dilakukan agar mengurangi pemahaman yang salah di kalangan masyarakat.

Apalagi, jelasnya, saat ini masih banyak rancangan undang-undang yang masih dalam proses tahapan pembahasan di DPR RI dan menjadi perhatian masyarakat.

Antara lain, seperti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU Ketahanan Keluarga, RUU Masyarakat Adat dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang dinilai kontroversial oleh masyarakat.

Upaya sosialisasi masif terkait hal-hal yang dikhawatirkan masyarakat atas kebijakan terkait, tegas Rerie, harus segera dilakukan agar masyarakat dapat lebih memahami manfaat dan dampak dari peraturan baru yang akan diberlakukan.

Upaya sosialisasi rancangan kebijakan lebih awal agar mudah dipahami, menurut Rerie, juga bermakna mengedepankan nilai-nilai transparansi yang menjadi ciri manajemen publik yang baik.

Rerie menilai, sudah saatnya kita melakukan perubahan dalam pengelolaan komunikasi di kalangan birokrasi pada institusi negara, agar menjadi lebih baik dalam menghadapi perkembangan zaman. (**)

Editor : Via/Cak

Sumber : Nusadaily

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *