HUT RI Ke-75, Limasdem : Tingkatkan Kualitas Demokrasi Melalui Transparansi dan Partisipasi

HUT RI Ke-75, Limasdem : Tingkatkan Kualitas Demokrasi Melalui Transparansi dan Partisipasi

Jakarta, Fokusparlemen.id – Tidak terasa bahwa sudah 75 tahun Republik Indonesia telah merdeka tepatnya pada 17 Agustus 1945. Tentunya tidak dapat dipungkiri telah banyak capaian namun tidak sedikit pula pembenahan yang harus secara kontinu dilakukan agar Indonesia terus mampu mengejewantahkan tujuan berdirinya sebagaimana yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Sebagai warga negara sudah semestinya kita mengakui bahwa terdapat pencapaian yang dilakukan sejak Presiden Soekarno hingga Presiden Jokowi di berbagai sektor. Kendati demikian tentunya masih banyak pula yang harus dibenahi termasuk kehidupan demokrasi,” ucap Herry Mendrofa, Presiden Liga Masyarakat Sipil Peduli Demokrasi (Limasdem) Indonesia, Minggu (16/8/2020).

Menurut Herry, momentum Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2020 yang telah menginjak usia 75 tahun adalah sebuah refleksi serta evaluasi kolektif kebangsaan terhadap praktik berdemokrasi yang selama ini diselenggarakan.

“Saya lebih menyoroti konteks demokrasi pasca reformasi terutama pada pemerintahan Jokowi karena kebetulan beliau yang sedang menjadi Presiden. Ada peningkatan sekitar 2% (dua persen) lebih dari periode sebelumnya berdasarkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Saya katakan hal ini biasa saja. Saya apresiasi namun perlu ditingkatkan apalagi predikat Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia mestinya berbanding lurus dengan realitas demokrasi di negara ini,” jelas Founder dan Peneliti Senior dari Indonesia Social Thinker Institute (INSTHINK) tersebut.

Lebih lanjut, Herry menyampaikan bahwa faktanya saat ini Indonesia dipimpin oleh warga sipil. Realitas ini justru harusnya memberikan sumbangsih konstruktif pada peningkatan kualitas demokrasi.

“Limasdem mendorong agar indeks demokrasi di Indonesia semakin kuat dan meningkat misalnya pada aspek keterwakilan perempuan di parlemen daerah melalui peningkatan alokasi keterwakilan dari wajib 30% (tiga puluh persen) menjadi 40% (empat puluh persen). Selain itu terkait Transparansi terhadap APBD kepada masyarakat harus dilakukan secara berkala (triwulan, semester dan tahunan) dan sifatnya juga wajib jika tidak dilaksanakan maka pemerintah pusat silahkan berikan sanksi mulai dari ringan hingga berat. Melalui hal ini saya optimis bahwa praktik korupsi APBD akan menurun tajam,” terang Herry.

Meski demokrasi di Indonesia terbilang masih dalam keadaan baik, Herry pun menambahkan bahwa tindakan represif dalam praktik demokrasi di Indonesia masih marak dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Persoalan ini juga menjadi salah satu faktor yang akan menghambat pencapaian kualitas demokrasi di Indonesia.

“Kekerasan dalam berdemokrasi yang dilakukan tentunya merusak substansi dan praksisnya. Praktik ini mestinya sudah harus kita dorong bersama-sama untuk tidak dipertontonkan lagi. Namun kejadian ini terulang kembali dibeberapa saat belakangan ini termasuk pembakaran bendera parpol hingga teror bom molotov. Sampai sekarang pun proses hukumnya belum menemui titik terang,” ujar Herry.

Herry mengungkapkan bahwa demokrasi tidak hanya berakhir pada urusan pemilihan umum tetapi keterlibatan masyarakat dalam pembangunan nasional juga menjadi sebuah keniscayaan dan tidak dapat dihindari.

“Jangan sampai masyarakat dipinjam tenaganya hanya dalam agenda lima tahunan saja sedangkan keterlibatannya dalam merumuskan kebijakan justru dieliminir. Limasdem akan terus mendorong Pemerintah lebih giat melakukan usaha yang extraordinary untuk meningkatkan partisipasi publik pada aspek perencanaan pembangunan nasional secara sistematis dan terukur,” pungkas mantan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GmnI) tersebut. (**)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *