Wakil Ketua MPR Kritik Gaji Direksi Pelaksana Kartu Prakerja

Wakil Ketua MPR Kritik Gaji Direksi Pelaksana Kartu Prakerja

JAKARTA, (FOKUSPARLEMEN) – Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mempertanyakan gaji direksi Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja yang diatur pemerintah melalui Perpres Nomor 81 Tahun 2020 Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Direktur Eksekutif Dan Direktur Pada Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja. 

Hal itu ia sampaikan terkait besaran gaji yang selangit. Tak hanya soal gaji, kritik juga ia arahkan pada birokrasi Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja yang gemuk.

“Direksi Program Kartu Pra Kerja yang gemuk dengan gaji yang selangit (masalah) di tengah kondisi keuangan negara yang sedang terganggu akibat Pandemi COVID-19,” ujar Syarief seperti dikutip dari Antara, Selasa (28/7).

Syarief mengatakan Kartu Prakerja hanyalah salah satu program yang didesain layaknya bantuan sosial lain. Karena itu, ia bilang program itu tidak memerlukan direksi baru yang justru berpotensi menggemukkan birokrasi di Indonesia.

Dia berpandangan bahwa Program Kartu Prakerja semestinya bisa dibawahi atau dibidangi oleh Kementerian Sosial atau Kementerian Tenaga Kerja.  Sebab, tugas dan tanggungjawabnya dua kementerian itu saling beririsan dan sejalan dengan tujuan diadakannya Kartu Prakerja.

“Pembentukan direksi baru untuk program sekelas bantuan sosial lainnya tidak sejalan dengan janji pemerintah untuk melakukan reformasi birokrasi,” tegas Syarief Hasan.

Pemerintah melalui Perpres Nomor 81 Tahun 2020 mengatur gaji direksi Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja. Khusus Direktur Eksekutif, hak keuangan diberikan sebesar Rp77,5 juta per bulan.

Gaji lima direktur lainnya juga diatur dalam pasal 2 ayat 2 Perpres sebesar Rp62 juta untuk direktur operasi, Rp58 juta untuk direktur teknologi,  Rp54,25 juta untuk direktur kemitraan dan pengembangan,  Rp47 juta untuk direktur pemantauan dan evaluasi serta Rp47 juta untuk direktur hukum, umum dan keuangan.

Hak keuangan ini adalah penghasilan bersih yang diterima. Hak keuangan ini juga belum termasuk fasilitas perjalanan dinas dan jaminan sosial bagi jajaran direksi.

Adapun fasilitas perjalanan dinas dan jaminan sosial disetarakan dengan fasilitas pejabat eseleon I dan II.

“Bantuan untuk masyarakat belum terealisasi sepenuhnya, namun Pemerintah malah sudah menggelontorkan dana besar untuk jajaran direksi program Kartu Prakerja. Pemerintah berpihak kepada siapa?” tanya Syarief.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menilai angka besar tersebut sangat tidak efisien untuk program sekelas bantuan sosial lainnya.

“Hak keuangan itu diambil sepenuhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sehingga akan semakin memberatkan keuangan negara,” katanya.

Dia mengaku heran dengan langkah pemerintah yang cenderung inkonsisten. Sebab, beberapa waktu yang lalu, Pemerintah membubarkan 18 lembaga karena dianggap membebani keuangan negara dan beririsan dengan kementerian tertentu.

Padahal, ada beberapa lembaga yang masih dibutuhkan.

“Pemerintah membubarkan lembaga negara yang masih dibutuhkan. Misalnya, KP3EI yang menjalankan MP3EI terintegrasi dengan MP3KI yang terbukti menumbuhkan ekonomi sampai 6,5 persen, menurunkan kemiskinan dari 16,7 persen menjadi 10,9 persen, dan menekan pengangguran dari 11 persen menjadi 5,7 persen di zaman SBY,” ujarnya. (**)

Sumber : CNNIndonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *