Peran Negara Dalam Masa Tanggap Darurat Covid-19

Peran Negara Dalam Masa Tanggap Darurat Covid-19

Oleh Riski Ilhami*

FOKUSPARLEMEN.ID, Situasi bangsa Indonesia saat ini dalam menghadapi berbagai problem yang kian tak berujung setelah virus corona menginfeksi 2 orang pertama asal Depok, Jawa Barat. Sejak saat itulah terjadi berbagai macam dinamika dan kritik terhadap pemerintahan. Dalam hal ini, pemerintah di anggap tidak siap dan cenderung melepas sebelah tangan yang diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan yang tidak bijak.

Dengan segala dinamika yang terjadi, berbagai statement di media dari mulai aktivis mahasiswa hingga para ahli (pakar) pun ikut memberikan masukan-masukan solutif untuk di putuskan menjadi kebijakan pemerintah untuk diberlakukan secara nasinal. Namun sepertinya lingkar oligarki yang terlalu berlapis di kubu pemerintah membuat Presiden Jokowi enggan menanggapi berbagai kritik itu. Berbagai kritik yang muncul, Karantina Wilayah menjadi yang paling sering disebutkan, di sisi lain jika karantina wilayah diterapkan pastinya sesuai pasal 55 mengharuskan pemerintah pusat di bantu pemerintah daerah untuk memberikan kebutuhan dasar masyarakat hingga kebutuhan ternak di bantu oleh pihak terkait.

Di pihak pemerintah terkesan tidak mengambil keputusan yang berpihak kepada kemanusiaan, namun lebih kepada mempertimbangkan ekonomi nasional apabila menerapkan karantina wilayah. Keputusan yang diambil mencerminkan bahwa ada ketidaksanggupan dari pemerintah untuk melaksanaak undang-undang dimaksud. Sebuah keputusan besar yang di ambil baru-baru ini dan di putuskan di kantornya sang menteri maestro Luhut B.Panjaitan yang membidangi investasi, bukan melulu menerapkan karantina wilayah, pemerintah justru menerapkan darurat sipil yang mana sipil harus mencari sendiri untuk memenuhi kebutuhannya tetapi tidak bisa kemana-mana. Negara lepas tangan, ekonomi tak karuan, oligarki tepuk tangan, negara tanpa beban. Ini merupakan keputusan paling irasional yang pernah diambil oleh pemerintah Indonesia di era kepemimpinan Jokowi.

Harapannya adalah Jokowi lebih dulu mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam hal ini kesehatan masyarakat, resesi ekonomi nantinya masih bisa di kaji bersama ke mana arah kebijakan yang baik untuk memperbaiki perekonomian. Banyak program-program yang tidak terlalu urgent yang seharusnya anggaran tersebut bisa dialihkan untuk kepentingan pencegahan penyebebaran Covid-19 dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Riski Ilhami, Mahasiswa Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *