Hukum Islam di Negeri Syariat

Hukum Islam di Negeri Syariat

Oleh Riski Ilhami*

FOKUSPARLEMEN.ID, Aceh memiliki kekayaan sejarah yang sangat kuat hingga kini. Namun dalam beberapa masa kepemimpinan kontemporer semakin membuat perpolitikan dan hukum di Aceh melemah, kini politik di Aceh terus menerus di atur oleh kebijakan yang di berikan dari pusat. Padahal Aceh memiliki kekhususan untuk mengantur sendiri pemerintahannya selama itu tidak berbenturan dengan UUD 1945 yang di miliki negara.

MoU Helsinki telah menjamin beberapa point untuk Aceh mengatur dirinya sendiri, nota kesepamahaman itu harusnya memperkuat posisi Aceh kearah yang lebih baik. Namun yang terjadi malah sebaliknya, kesepahaman yang terjadi di Helsinki malah menjadi boomerang bagi Aceh. Elit seakan tidak mementingkan point-point yang telah disepakati pada 15 Agustus 2005, buktinya satu persatu point mulai di preteli oleh kebijakan pusat.

Dalam kesepakatan itu, Menkumham Hamid mengatakan perdamaian ini merupakan sejarah baru “Mari kita bangun bersama, jangan ada lagi persilisihan.” Pun demikian yang di sampaikan ketua delegasi GAM Malik Mahmud, “Perdamaian ini merupakan batu loncatan untuk seluruh warga Aceh menatap masa depan lebih baik. Memang naïf jika tidak ada rintangan mewujudkannya. Tapi kami tahu, kita harsu bekerja keras.”
Namun, apa mau di kata perdamaian sudah di sepekati dengan janji-janjinya. Sejatinya perdamaian tak melulu hanya sekedar janji tentang sebuah simbol, Helsinki bukan hanya kota yang melahirkan kesepahaman dua pihak yang sekian lama bertempur. Helsinki harus menjadi tempat lahirnya keadilan baru dengan harapan Aceh hebat yang hingga kini tak kunjung hebat.
Semua tahu bahwa Aceh adalah daerah modal bagi Indonesia, kemerdekaan Indonesia tidak luput dari peran rakyat Aceh yang tidak pernah menyerah kepada Belanda. Di sisi lain juga kita dapat melihat gejolak perang yang terjadi antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pemerintah pusat yang di akhiri oleh nota kesepahaman MoU Helsinki, Finlandia pada 2005.

Memang sejatinyta penyelesaian terkait butir-butir MoU Helsinki tidak bisa dilaksanakan sekaligus, dalam artian ini step by step menjadi opsi terdepan dalam merealisasikan janji-janji perdamaian. Konon dalam rentang waktu yang hampir 15 tahun, walaupun di guyur dana otonomi khusus yang berlimpah. Pertumbuhan ekonomi Aceh belum seperti yang di harapkan. Korupsi dan pembangunan infrastruktur yang tidak di barengi dengan pembangunan ekonomi menjadi biang keladinya.
Kita melihat lagi dari sisi menjelang 15 tahun pasca damai, permasalahan yang terjadi masih dalam taraf yang sama, pertumbuhan ekonomi yang masih jauh dari harapan. Bahkan Aceh di nobatkan sebagai provinsi termiskin di sumatera. Padahal kita menerima dana otonomi khusus yang berlimpah, mungkin uang itu hanya sekedar singgah yang kemudian material paket-paket pembangunannya harus di ambil dari luar, lagi-lagi Aceh kalah.

Rasa bodo amat yang penting dapat paket menjadi acuan bahwa elit yang menjabat dalam pemerintahan sama sekali tidak mementingkan kekhususan daerah serambi mekkah ini. Pasalnya hampir setiap tahun ada saja kebijakan dari pemerintah Aceh yang gagal karena di anggap berbenturan dengan undang-undang nasional. Kemungkinan yang terjadi adalah tak adanya lobby yang terjadi antara pemerintah Aceh dengan pusat, atau kemungkinan terburuknya adalah pemerintah kita tak mengerti cara lobby.
Produk hukum di aceh seperti setali tiga uang dengan perpolitikan yang kian melemah, ia produk hukum di Aceh yang kian terlihat diskriminatif dan normatif. Para pihak seakan hanya membuat rancangan qanun yang entah berantah kegunanaannya. Yang paling awal di bentuk pastinya adalah qanun anggaran (APBA). Bagaimana tidak di prioritaskan, jika qannun tersebut tidak di buat dan di pikirkan bersama maka akan berefek pada perpolitikan hingga ekonomi. Ibarat sudah ada piring namun belum terisi dengan nasi dan lauk pauknya. APBA selalu saja jadi rebutan.

Namun bukan itu yang akan penulis bahas, rancangan qanun yang diskriminatif itu adalah qanun jinayat yang hingga kini hanya menghukum dari kalangan bawah saja. Mereka mendesak qanun jinayat, aturan yang menetapkan pelanggaran pidana yang perlu dikenakan cambuk, tak Cuma mengurus perkara yang bersifat personal seperti zina, judi, dan LGBT. Tapi juga kasus yang merugikan public, termasuk korupsi.

Eksekusi hukuman cambuk menjadi pemandangan yang biasa bagi masyrakat Aceh, yang menerapkan syariat islam. Penerapan syariat islam menuai kecaman terkait dengan peraturan daerah yang disebur qanun, khususnya hukuman qanun jinayat dengan penerapan hukum cambuk bagi para pelanggar perda yang mengatur tentang pidana islam itu.

Penulis menilai pelaksaan qanun hanya menyasar kalangan bawah, sementara para pejabat kebal hukum. Jika rakyat kecil yang membuat kesalahan proses hukum berlangsung sangat cepat sesuai dengan aturan qanun, namun bila yang melanggar adalah dari kalangan atas atau pejabat, proses akan berlangsung sangat lama dengan segala problematika yang mengikuti di belakangnya yang kemudian kasus terbebut akan hilang.

Beberapa orang yang melakukan perbuatan mesum dan melanggar hukum islam di Aceh di vonis hukuman cambuk, akan tetapi Gubernur non aktif Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah yang terlibat kasus korupsi malah di tetapkan sebagai terssangka mengunakan hukum positif di Indonesia. Mengapa ada perbedaan pengunaan hukum untuk pelanggaran yang sama-sama terjadi di serambi mekkah? Apakah qanun di Aceh hanya menargetkan pelanggaran asusila?

Menurut amatan penulis, qanun di Aceh hanya menyasar pelanggar asusila. Hal ini terjawab ketika Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah di tangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 3 juli 2018 lalu karena dugaan pelanggaran alokasi dan penyaluran dugaan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018. Ketiganya di nilai melanggar pasal 12 huruf a atau b, atau pasal 11 UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana.

Sangat besar harapan dari penulis jika kelak keberadaan politik dan hukum di Aceh lebih komprehensit dan tidak pandang bulu. Siapapun yang melanggar hukum di Aceh harus di hukum sesuia dengan qanun yang ada di negeri syariat ini. Jika tidak mampu demikian, maka penulis berpendapat lebih baik hukum syariat di Aceh di samakan dengan hukum positif di Indonesia.

Riski Ilhami, Mahasiswa Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *